Tiga Perkara PHPU Sumsel Kandas di Tengah Jalan

Politik  SELASA, 23 JULI 2019 , 13:07:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Tiga Perkara PHPU Sumsel Kandas di Tengah Jalan
RMOLSumsel. Tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Sumatera Selatan (Sumsel)  kandas di tengah jalan atau dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga perkara PHPU putusan MK yang untuk Sumsel tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian (putusan dismissal),  adalah PDIP untuk DPRD Muba 1, Nasdem untuk DPRD Empat Lawang 1, PKS untuk DPR RI dalil Sumsel 2.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menjelaskan, bagi yang perkara belum dibacakan dalam putusan dismissal, berarti harus menunggu putusan akhir. Belum bisa lanjut penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.

Sementara perkara yang lanjut sidang pemeriksaan pembuktian dan saksi  pada 23 Juli  yaitu,

1. PPP - DPRD MUBA  DAPIL 4

2. NASDEM - DPRD OKI DAPIL 3

3. PKS - DPRD BANYUASIN DAPIL 1

4. PKS - DPRD PROV DAPIL 7 (EMPAT LAWANG)

5. PDI P - DPRD PROV DAPIL 9 (MUBA)


"Selebihnya tinggal menunggu putusan akhir tanpa perlu sidang pemeriksaan bukti dan saksi. Hasil mendengarkan sidang melalui ruang media MK, data  dan surat panggilan resmi masih menunggu dari MK," kata Kelly, (23/7).


Sehubungan dengan perkara PHPU Pileg di MK Kelly menerangkan, putusan dismissal berarti perkara tidak dilanjutkan, sudah selesai sampai dengan pembacaan putusan dismissal dan tidak ada putusan akhir.


Perkara yang dibacakan untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian, artinya perkara tersebut akan diperiksa dalam persidangan pembuktian. Ada 3 kemungkinan terhadap perkara ini:


Pertama, diterbitkan putusan sela dengan amar putusan, PSU/Hitung Ulang/Rekap Ulang.


Kedua, putusan akhir berupa permohonan ditolak, artinya pokok perkara sudah diperiksa pembuktian dan dinyatakan dalil pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan ditolak.


Ketiga, putusan akhir dikabulkan, artinya berdasarkan pemeriksaan pembuktian (adu alat bukti dokumen/saksi atau PSU/Hitung Ulang/Rekap Ulang) dinyatakan dalil permohonan terbukti, dan permohonan dikabulkan.


Perkara yan tidak dibacakan, apakah masuk kategori dismissal atau lanjut ke pembuktian, akan ikut dibacakan dalam putusan akhir dengan kategori permohonan tidak dapat diterima (karena alasan aspek formal hukum acara). Perkara jenis ini tidak termasuk yang ikut dalam sidang pembuktian.


Kelly menambahkan, status putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir.


"Makanya sejak awal dalam pendapat saya yang dijadikan patokan/pedoman ada 2 yaitu putusan dismissal dan putusan akhir MK.


Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU Prov/Kab/Kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.


Karena itu Putusan dismissal sudah bisa jadi sumber hukum bagi kegiatan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih," jelasnya.[ida]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00