Dana Bansos Turun Bantuan Parpol Naik

Daerah  SENIN, 22 JULI 2019 , 19:45:00 WIB

Dana Bansos Turun Bantuan Parpol Naik
RMOLSumsel. Masyarakat Muara Enim yang hendak mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada Pemkab Muara Enim nampaknya bakal tidak bisa berharap banyak. Soalnya alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD Perubahan tahun 2019 ini mengalami turun.

Namun ironisnya, dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol) malah dinaikan. Itu terungkap pada penjelasan nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH atas nama bupati, pada rapat paripurna DPRD Muara Enim, dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Senin (22/7).

Pada penjelasannya, Wakil Bupati mengatakan, belanja Bantuan Sosial (Bansos) semula direncanakan Rp 3.979.800.000. Setelah perubahan turun menjadi  sebesar Rp 2.760.300.000 atau sebesar 30,64 persen.

Menurutnya, penurunan itu dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2019, tentang pembinaan anak yatim piatu, anak yatim dan piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia (berusia diatas 60 tahun atau lebih, hidup sebatang kara, hidup sendiri) dengan focus kepala anak yatim, yatim piatu, kaum duafa serta lansia terlantar.

Pada penjelasan dalam rapat paripurna itu, orang nomor dua di Muara Enim ini menjelaskan bantuan keuangan  kepada Partai Politik (Parpol) mengalami kenaikan sebesar Rp 40.583.445 atau sebesar 2,70 persen.

Dijelaskannya, semua  sebesar Rp 1.516.848.228 naik menjadi sebesar Rp 1.557.431.673, menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019.

Dia juga menjelaskan, bantuan keuangan kepada desa dari APBD meningkat sebesar 44 persen dari semula sebesar Rp 130.986.292.378, menjadi sebesar Rp 188.586.372.500.

Peningkatan itu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 38 Tahun 2018 tantang pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

Permendagri itu mengharuskan alokasi dana desa minimal sebesar 10 persen dari anggaran dana perimbangan   setelah dikurangi  dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan alokasi dana perimbangan untuk pemerintah daerah. [yip]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00