Wajib Pajak OKU Diancam Berhadapan dengan KPK

Daerah  MINGGU, 21 JULI 2019 , 15:56:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Wajib Pajak OKU Diancam Berhadapan dengan KPK
RMOLSumsel. Tempat usaha Wajib Pajak (WP) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) bakal dipasang alat perekam transaksi omset atau Transaction Monitoring Device (TMD) oleh Badan Pendapatan Daerah OKU.

Sedikitnya, ada 60 wajib pajak di OKU yang akan dipasang TMD. Terdiri dari rumah makan, restoran, tempat hiburan, rumah kos, dan sebagainya.

Pemasangan alat perekam transaksi omset dilakukan atas kerjasama Pemkab OKU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya, tak lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tempat usaha. Selain itu, pemasangan TMD ini juga untuk meminimalisir kebocoran PAD.

Kepala Badan Pendapatan Daerah OKU, H. Oktoriyanis, mengatakan pihaknya akan mencabut izin dan menutup tempat usaha wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

Pihaknya tidak akan takut dengan pelaku usaha yang punya backing di balik usaha yang tidak taat membayar pajak.

"Entah itu backing Bupati, anggota dewan dan lainnya. Kalau tidak taat membayar pajak akan kita tidak tegas. Bila perlu nanti saya laporkan ke KPK," tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) OKU, H A Tarmizi meminta pelaku usaha untuk mendukung program Pemkab OKU dalam peningkatan PAD dari sektor usaha. Apalagi hasil pajak yang masuk ke OKU akan dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

Dalam peningkatan pada sektor usaha, Pemkab OKU bekerjasama dengan KPK. Sehingga pajak dari masyarakat diawasi oleh KPK.

Lebih lanjut mengenai pajak di Kabupaten OKU, kata Sekda, KPK sudah dua kali datang ke Bumi Sebimbing Sekundang untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD melalui berbagai sektor. Salah satunya sektor usaha. [ida]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00