Tuntutan Terhadap Lima Komisioner KPU Palembang "Banci"

Hakim Harus Tambahkan 1/3 Hukuman

Politik  JUM'AT, 19 JULI 2019 , 20:59:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Tuntutan Terhadap Lima Komisioner KPU Palembang

rmolsumsel

RMOLSumsel. Vonis enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda sebesar Rp10 juta subsider satu bulan penjara dari hasil sidang kasus tindak pidana Pemilu yang melibatkan lima komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang, dianggap terlalu ringan.

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah, Dr. Sri Sulastri SH, M.Hum, hakim pengadilan tinggi harus menambahkan 1/3 (satu pertiga) hukuman pada kelima komisioner KPU Kota Palembang, karena pidana pemilu ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Pasalnya sesuai dengan pasal 554 UU Pemilu No. 7 tahun 2017, dalam pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan harus ditambah satu pertiga dari ketentuan pidana yang
ditetapkan dalam Undang-Undang (UU).

"Tuntutan jaksa awalnya kurungan 6 bulan dan denda Rp10juta rupiah tanpa menambahkan satu pertiga ancaman hukuman, sebagai penyelnggara. Padahal, dalam Pasal 510, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24juta," teranngya.

Dosen Strata1 Ilmu Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang ini mengatakan, vonis yang dijatuhkam hakim tidak menimbulkan efek jera dan tuntutan yang dilakukan terkesan tuntutan "banci".

Karena kelimanya tak pantas mendapatkan hukuman percobaan karena pelaku tindak pidana pemilu adalah penyelenggara pemilu.

"Harusnya tuntutan jaksa bisa lebih tinggi, karena kelimanya adalah penyelenggara Pemilu. Apalagi kelimanya terbukti bersalah dan dengan sengaja menghilangkan hak pilih pada Pemilu," tandasnya.

Sseperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas l A Palembang menjatuhkan vonis terhadap lima komosioner KPU Kota Palembang, yakni Eftiani dan empat komisioner lainnya dengan pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan penjara.

Vonis ini dibacakan Hakim Ketua pada sidang  putusan dugaan tindak pidana Pemilu yang melibatkan lima komisioner KPU Palembang sebagai terdakwa. Dimana, kelimanya terbukti bersalah menghilangkan hak pilih pada Pemilu.

Adapun kelima terdakwa tersebut adalah, Ketua KPU Palembang Eftiyani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Malik Syafei, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili. [sri]




Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00