Kasus KPU, Jaksa Serahkan Kontra Memori Banding

Laporan: Haris Suprapto

Hukum  JUM'AT, 19 JULI 2019 , 17:06:00 WIB

Kasus KPU, Jaksa Serahkan Kontra Memori Banding
RMOLSumsel. Pasca putusan hakim, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menyerahkan kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (19/7).

Kontra memori banding tersebut merupakan jawaban atas upaya hukum banding dari kuasa hukum lima komisioner KPU Palembang.

"Kita hari ini menyerahkan kontra memori banding mengenai jawaban atas memori banding terdakwa dan diserahkan ke Pengadilan Negeri untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi," ujar timJPU Riko Budiman.

Dirinya menjelaskan, kontra memori banding yang diajukan tersebut merupakan nota jawaban terhadap keberatan yang diajukan terdakwa dalam proses hukum lanjutan.

"Inti kontra memori banding itu menjawab hal-hal yang menjadi pokok keberatan terdakwa. Seperti, keberatan mereka tentang pemeriksaan polisi yang menurut mereka melebihi waktu 14 hari, kita punya bukti kalau buktinya pas 14 hari," jelas dia.

Dalam hal ini terdakwa juga mengajukan keberatan mengenai pasal yang diajukan jaksa dan majelis hakim yang tidak sama. Menurut Riko dalam banding terdakwa menilai pasal yang digunakan tidak sesuai sehingga mereka minta diajukan peninjauan atas putusan tersebut.

"Terdakwa divonis oleh majelis hakim dengan Pasal 554 sedangkan JPU menuntut dengan 510. Keberatan soal pasal ini sudah pernah mereka sampaikan di Pengadilan Negeri dan ditolak, sekarang mereka mempermasalahkan kembali," ujar dia.

Riko menjawab, jika JPU dan majelis hakim memiliki perspektif yang berbeda. Hal itu biasa terjadi karena majelis hakim memiliki penilaian masing-masing dalam memutus sebuah perkara yang ditangani.

"Soal tuntutan jaksa dan hakim berbeda itu biasa dan wewenang pengadilan. Tentu hakim menilai dengan keyakinannya. Kaca mata JPU mereka terbukti melanggar Pasal 510 ayat 7 UU Pemilu tahun 2017," jelas dia.

Adapun upaya hukum terakhir yang dibawa terdakwa ke Pengadilan Tinggi menurut Riko merupakan hak setiap terdakwa yang tidak puas dengan vonis majelis hakim di tingkat pertama.

Nantinya, jalur gugatan banding ke Pengadilan Tinggi ini hasilnya bersifat mengikat dari kasus tindak pidana pemilu.

"Kita berdoa Pengadilan Tinggi memutuskan sama dengan Pengadilan Negeri jika terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Putusan akhir ini mengikat dan final," jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara Pengadilan Negeri Palembang Hotnar Simarmata membenarkan jika kontra memori banding sudah diterima oleh pihak Pengadilan Negeri.

Langkah selanjutnya Pengadilan Negeri akan segera mengirimkan berkas tersebut ke Pengadilan Tinggi untuk dinilai dan diputus.

"Berkas secepatnya dikirim ke Pengadilan Tinggi. Soal putusannya harus selesai dalam tujuh hari usai berkas diserahkan. Sistem hukum selanjutnya kita hanya perlu menunggu putusan dari hakim Pengadilan Tinggi," tandasnya.[ida]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00