Pemberian Insentif Pajak Penerangan Lampu Jalan Jadi Persoalan

Ragam  SENIN, 15 JULI 2019 , 12:34:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Pemberian Insentif Pajak Penerangan Lampu Jalan Jadi Persoalan

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Pada tahun 2016, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang menganggarkan belanja pegawai belanja tidak langsung berupa insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp26.343.374.943,32 dengan realisasi sebesar Rp26.341.650.000,00 atau 99,99% dari anggaran.

Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah insentif atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dimana, pajak tersebut merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dan diberikan jika penerimaannya mencapai target yang ditetapkan setiap triwulannya sebesar 5% dari target penerimaan.

Hanya saja, pemberian insentif PPJ yang dilakukan Dispenda yang kini bernama Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tersebut tidak tepat, karena tidak memenuhi unsur pemungutan atau tidak terdapat rangkaian kegiatan terkait penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Dimana, ungkap Pemerhati Oganisasi Sosial dan Ekonomi (POSE) RI, Des Lefri saat dibincangi RMOL Sumsel, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang taya cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

"Kami mempertanyakan soal pemberian insentif PPJ PLN sebesar Rp6,8 miliar. Karena, insentif tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi unsur pemungutan," terangnya.

Des menambahkan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), apa yang dilakukan Dispenda yang kini bernama Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tersebut, sudah sangat jelas jika masalah pemberian duit insentif PPJ sebesar Rp6,8 Miliar ini merupakan pemborosan keuangan daerah.

Oleh karena itulah, pihaknya mempertanyakan sejauh mana tindakan Pemkot Palembang, dalam menindaklanjuti hasil audit BPK.

"Kami beberapa kali mempertanyakan hal ini, karena tidak mempan untuk di klarifikasi ke dinas, maka kami akan menyerahkan laporan ini ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Dengan adanya temuan ini, Des berharap Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) harus mengusut persoalan ini. Karena, apa yang menjadi temuan BPK bukan temuan main main dan harus di usut tuntas.

"Ini harus diusut tuntas dan kami meminta agar Walikota menghentikan penganggaran dan pemberian insentif PPJ. Kami tidak main-main dengan persoalan ini, karena sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnggung Jawab Keuangan Negara, mendesaknKejaksaan menindaklanjuti hasil dari temuan BPK  Tahun anggaran (Ta) 2016 ini, karena sudah melebebihi 60 hari," tandasnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2016, Dispenda menganggarkan belanja pegawai belanja tidak langsung berupa insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp26.343.374.943,32 dengan realisasi sebesar Rp26.341.650.000,00 atau 99,99% dari anggaran.

Insentif pemungutan pajak daerah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Pemberian insentif pemungutan pajak daerah diatur dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor l96.a Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 153/KPTS/DISPENDA/2016.

Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah insentif atas pemungutan PPJ. Dimana, PPJ merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Insentif PPJ tersebut diberikan jika penerimaan PPJ mencapai target penerimaan yang ditetapkan setiap triwulannya. Insentif PPJ diberikan sebesar 5% dari target penerimaan PPI . [irm]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00