Coba Kelabui Petugas

Besok BPPD Layangkan SP1 Dan SP2 Ke Dua Toko Pempek

Ekonomi  MINGGU, 14 JULI 2019 , 19:30:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Besok BPPD Layangkan SP1 Dan SP2 Ke Dua Toko Pempek

NET

RMOLSumsel. Tidak cukup hanya melakukan pemasangan alat e-tax, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang juga harus aktif melakukan pemantauan terhadap pemasangan alat yang berfungsi sebagai Transaction Monitoring Device (TMD).

Pasalnya, masih banyak pengelola usaha, khususnya restoran yang mencoba mengelabui pelanggan, dengan tidak menggunakan e-tax sebagai alat transaksi yang sudah mulai diberikan beberapa pekan yang lalu.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menyampaikan, dari pantauan tim nya di lapangan serta laporan masyarakat, masih banyak pengelola usaha khususmya restoran yang memberikan nota pembayaran manual.

Seperti hari ini, hasil investigasi petugas dan laporan sistem yang diberikan vendor, weekend seperti hari ini, Minggu (14/7/19), tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Hari ini kita sengaja turun dan mengecek langsung ke beberapa restoran. Hasilnya benar, salah satu restoran pempek di Jl. Letkol Iskandar, tidak menggunakan alat e-tax yang sudah diberikan dan lebih banyak melakukan transaksi dengan nota manual," terangnya.

Sulaiman mengaku, akan segera melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada pemilik restoran. Karena, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, pengelola terkesan mengelak dan mencoba mengelabui petugas yang hadir.

"Katanya belum lancar, masih kaku dan banyak alasan-alasan lain yang tidak masuk akal. Padahal, alat sudah terpasang sejak tanggal 12 Juli 2019 dan fakta di lapangan saat ditongkrongi, banyak ditemukan pembelian pempek untuk di paket dengan nominal yang besar, tidak menggunakan e-tax. Ini kan mau mengakali," tuturnya.

Dengan temuan ini, Sulaiman akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku usaha seperti ini. Apalagi, dari pengawasan petugas, ada beberapa restoran pempek lain yang melakukan hal serupa. Bahkan, besok akan ada beberapa restoran pempek yang diberikan SP1 sampai SP2.

Dalam waktu dekat juga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan terjun langsung ke Palembang dan akan menyegel restoran pempek yang mencoba mengalangi petugas BPPD Kota Palembang yang melakukan pemasangan alat e-tax. Seperti toko pempek Sentosa di Seberang Ulu (SU) II, yang tidak mau melakukan pemasangan dan menghasut restoran pempek lain untuk tidak memasang apa yang diprogramkan lembaga rasuah ini.

"Besok kita berikan SP1 ke beberapa toko pempek, dan SP2 untuk satu toko pempek di SU II. Ada pempek Vico dan satu lagi toko pempek yang sangat besar di kawasan Kapten. Arivai. Semuanya restoran pempek besar dengan omzet puluhan juta," ulasnya.

Sulaiman berharap, tidak hanya BPPD dan timnya yang melakukan pengawasan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pengawasan kepada wajib pajak (WP) seperti restoran, tempat hiburan dan hotel.

Sesuai dengan banner yang terpasang, jika ada restoran yang memberikan struk manual, pengunjung tidak perlu bayar alias gratis. Karena ada indikasi, restoran telah melakukan pungutan pajak, tapi tidak disetorkan ke negara, dengan cara mengalabui laporan keuangan.

"Sekarang semuanya kita awasi melalui e-tax dan jika masih ada yang memberikan nota manual, artinya ada indikasi pemilik restoran melakukan penggelapan pajak yang dipungut dari masyarakat, untuk keuntungan pribadi. Itu masuk dalam penggelapan uang negara yang diberikan rakyat," tandasnya.[sri]



Komentar Pembaca
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

Jadwal Pelantikan Presiden RI-Wakil Presiden RI

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 07:10:00

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

Said Didu Di Tengah Kunjungan Menhan

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 17:47:00