Eftiyani Cs Minta Bebas

Oleh: Harris Suprapto

Politik  JUM'AT, 12 JULI 2019 , 13:50:00 WIB

Eftiyani Cs Minta Bebas

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel.Merasa tak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dituduhkan jaksa, lima komisioner KPU Palembang yang dijerat sebagai terdakwa kasus pelanggaran pemilu minta dibebaskan dari segala tuntutan.

Hal itu dituangkan ke lima komisioner KPU Palembang, yakni Eftiyani, Alex Berzili, Syafarudin Adam, Abdul Malik dan Yetty Oktarina dalam nota pembelaan saat persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Jumat (12/7).

"Pada intinya kami tidak sependapat dengan apa yang dituduhkan jaksa. Klien kami tidak pernah ada niat atau unsur kesengajaan menghilangkan hak pilih warga,” ucap Rusli Bastari, kuasa hukum terdakwa usai sidang.

Selain nota pembelaan dari kuasa hukum, masing-masing terdakwa juga diberikan kesempatan menyampaikan pledoi pribadi di hadapan majelis hakim.

Seperti halnya nota pembelaan dari komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Palembang A Malik Syafei. Dirinya mengakui apa yang dilakukan dalam tahapan pemilu merupakan hasil konsultasi dengan KPU Sumsel.

"Kami dilantik 7 Januari ketika tahapan pemilu sudah berjalan. Semua yang kami temui adalah hasil konsultasi dengan KPU Sumsel, termasuk keputusan PSL,” tuturnya.

Secara pribadi jangankan melanggar pidana pemilu, melanggar kode etik saja tidak terpikir.

Apa lagi sampai menghilangkan hak pilih.

Kami hanya ingin mensukseskan pesta demokrasi di Palembang,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syafarudin Adam yang merasa keberatan jika disebut memiliki unsur kesengajaan menghilangkan hak suara.

"Kami hanya minta putusan seadil-adilnya,” ucap komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Palembang Alex Barzili, melanjutkan nota pledoi.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Setelah perbuatan mereka dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan hak pilih orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 KUHP.[sri]





Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00