Perubahan Angka di DA1 Tak Pengarui Hasil Pemilu

Politik  JUM'AT, 12 JULI 2019 , 08:03:00 WIB

Perubahan Angka di DA1 Tak Pengarui Hasil Pemilu
RMOLSumsel. Pemahaman Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan para caleg mengenai sengketa hasi pemilihan  umum secara umum masih rendah. Karena itu banyak yang tidak paham, bagaimana melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu terungkap dari penjelasan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kemarin.  Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Pileg melalui SK No 987, maka caleg dan parpol harus mempersoalkan hasil pemilu ke MK.

Ketika KPU ketuk palu. Maka mekanisme koreksi ada di MK. Jadi, kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan, manipulasi itu memang di MK. Tidak ada pintu lain,” ungkap Titi Anggraini di Jakarta seperti diberitakan JPNN, Jumat (12/7).

Perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya.

Jadi, jangan dianggap perubahan DA1 itu bisa merubah hasil. Hasil final itu yang ada di dalam SK KPU 987 itu. Tidak ada urusannya dengan DA1,” tegas dia lagi.

Seperti diketahui ada tiga dapil yang bermasalah dengan formulir DA1 yakni Jatim XI, Jateng V dan Kalbar.

Di tiga dapil ini, para caleg dan partai politik tidak mempermasalahkan sengketa ke MK, tetapi, KPU mengubah formulir DA1 dengan basis keputusan Bawaslu.

Titi menerangkan, untuk mengubah SK KPU No 987, tidak bisa hanya berbasis pada DA1 saja, maka perlu merubah formulir DB, DC baru formulir DD.

Walaupun ada perubahan angka di DA1, tidak mengubah hasil KPU. Hasil itu di SK KPU, bukan di DA1. Mengubah SK KPU No 987 itu tidak bisa hanya berbasis DA1," imbuhnya.

Intinya, kalau pun ada caleg yang mempermasalahkan hasil karena hanya berbasis DA1 akan sia-sia. Sebab, caleg terpilih tetap berpatokan pada SK KPU No 987 bukan DA1.

Sepanjang SK KPU No 987 itu tidak berubah maka penetapan caleg terpilih berdasarkan SK tersebut. Kecuali MK memutuskan lain,” katanya.

Senada, mantan Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah juga membenarkan,jika ada sengketa hasil maka yang bisa mengubah adalah MK.

Ada sengketa itu prosesnya di sengketa hasil di MK. Jadi ruang itu di MK saja. Kalau memang ada perubahan DA1 tanpa putusan MK tidak berlaku,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem  Syarif Abdullah Akladrie menjelaskan secara legal standing apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah kedaluwarsa. Maka, keputusan KPU juga batal demi hukum karena tidak sesuai.

"Jika ada sengketa yang menyelesaikan sengketa itu adalah MK," tegasnya.

Kalau KPU tetap melanjutkan berarti melawan hukum. Nasdem akan melakukan upaya hukum. "Kalau ada pidana kami pidanakan," sambungnya.

Bahkan, jika perlu Partai Nasdem akan uji material keputusan Bawaslu dan KPU ke Mahkamah Agung (MA) karena keputusan dianggap sudah keluar dari koridor aturan yang ada. [ida]

Komentar Pembaca
SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00