Pasca Pemilu, Pemerintah Harus Selesaikan Soal Distrust

Daerah  KAMIS, 11 JULI 2019 , 12:59:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Pasca Pemilu, Pemerintah Harus Selesaikan Soal Distrust

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) April lalu, sudah keluar. Sebagai warga negara yang baik, tentu putusan tersebut harus diterima.

Demikian disampaikan Pj Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arya Kharisma Hardy, dibincangi rmolsumsel usai melantik pengurus HMI Cabang Baturaja periode 2019 - 2020, di gedung SKB, Rabu (10/7).

Tinggal lagi, kata Arya, bagaimana Pemerintah kedepan mengelola persoalan distrust (ketidakpercayaan) yang ada di tengah masyarakat untuk dapat diselesaikan dengan baik.

Karena, berawal dari distrust itulah, maka akan ada disintegrasi (keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan).

Distrust dalam kacamata HMI, ini dalam konteks akibat timbulnya dua kubu dalam pertarungan dua kandidat di Pilpres kemarin. Dimana kala itu, masyarakat terdikotomi menjadi dua. Ada kelompok A dan ada kelompok B.

"Nah, antara dua kelompok ini ada ketidaksalingpercayaan. Termasuk juga ada satu kelompok yang tidak percaya kepada penyelenggaraan (Pemilu). Sehingga berujung pada aksi dan lain sebagainya itu. Inilah yang harus diselesaikan," katanya.

Pemerintah, sambung dia, dalam hal ini harus memberikan sinyal kepada kelompok masyarakat itu, bahwa mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia yang juga akan diurusi oleh pemerintah.

"Dan kami tetap akan mengawal roda pemerintahan kedepan. Kinerja yang baik, akan kami dukung. Dan kalau ada hal yang menurut kami tidak berkesesuaian, akan kami reduce. Itu sikap HMI," tegas dia. [irm]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00