Bawaslu: Aneh Banyak Surat Suara Kurang

Oleh: Harris Suprapto

Politik  SENIN, 08 JULI 2019 , 14:59:00 WIB

Bawaslu: Aneh Banyak Surat Suara Kurang

Komisioner KPU disidang/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran pemilu di Pengadilan Negeri Palembang merasa heran banyak kekurangan surat suara di wilayah Kecamatan IT II Palembang.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Erma Erma Suharti, Ketua Bawaslu Palembang M Taufik mengatakan hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Tapi anehnya saat pelaksanaan pemilu, banyak sekali terjadi kekurangan surat suara di IT II,” ucap Taufik menjelaskan kepada majelis hakim, Senin (8/7).

Taufik menjelaskan, dirinya pun mengaku tidak tahu pihak mana yang berinisiatif untuk mementahkan rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang diberikan pihaknya. Pihaknya telah merekomendasikan untuk diselenggarakannya PSL setelah mendapat surat tembusan dari Panwascam agar KPU Palembang menyelenggarakan PSL 70 di TPS dalam lima kelurahan di Kecamatan IT II Palembang pada 17 April 2019.

 "Saat itu saya dapat laporan langsung lewat telepon dari panwascam kalau di Ilir Timur II ada kekurangan surat suara. Pada 17 April kok terjadi kekurangan surat suara? KPU tidak menyampaikan apa kendalanya (kekurangan suara) sehingga ini yang kita tidak tahu," ujar Taufik.

Dirinya menjelaskan, dari hasil laporan pengawas TPS ke Panwascam Ilir Timur 2, terdapat kekurangan 6.990 surat suara pilpres dan 220 surat suara legislatif. Sehingga 7.210 hak pilih warga yang belum tersalurkan. Namun setelah proses rekomendasi dilakukan, akhirnya PSL hanya dilakukan di 13 TPS karena ada penolakan dari KPPS untuk melakukan PSL

"Bawaslu tidak tahu surat pernyataan tidak akan melaksanakan PSL apakah dari masyarakat, dari KPPS atau ada dorongan dari KPU," kata dia.

Hal senada juga disampaikan Komisioner Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Palembang Dadang Aprianto yang juga diperiksaan bersamaan dengan Taufik dalam perkara yang menyeret lima komisioner KPU Palembang sebagai terdakwa.

Dadang mengatakan, pihaknya tidak diberikan informasi bahwa adanya kekurangan surat suara dari KPU Palembang sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019. KPU justru meyakini bahwa surat suara untuk DPT di Palembang sudah cukup. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya pemusnahan surat suara oleh KPU pada 16 April malam.

"DPT yang ada di Palembang itu 1.126.087. Surat suara yang mesti disediakan oleh KPU ditambah 2 persen dari jumlah DPT yakni 1.148.609 plus 1.000 untuk cadangan. Jumlah itu dikali 5 karena ada 5 jenis pemilihan menjadi sekitar 5 juta surat suara. Mengepakan pelipatan surat suara dilakukan pihak lain, bukan KPU. Tetap kita awasi," jelas dia.

 Menurut Dadang, sepengetahuan dirinya KPU Palembang sempat mengajukan kiriman tambahan kepada KPU pusat karena kekurangan surat suara. Pengajuan tersebut dilakukan sebelum pemusnahan pada 16 April. Namun ia mengaku tidak mengetahui jumlah pengajuan surat suara tambahan tersebut.

 Penegasan bahwa surat suara cukup yakni dilakukannya pemusnahan sisa surat suara dan surat suara rusak oleh KPU Kota Palembang. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara pemusnahan nomor 111/PP.10-BA/1671/KPU-Kot/IV/2019 dengan jumlah surat suara yang dimusnahkan 16.525.

Secara rinci, surat suara yang dimusnahkan yakni 1.094 sisa surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar sisa surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4.316 lembar surat suara DPRD provinsi, 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang serta 2.113 surat suara rusak.

"KPU mengundang Bawaslu untuk memusnahkan surat suara sisa dan rusak ini. Terlampir dalam berita acara. Yang jadi dasar pemusnahan surat suara adalah surat suara yang sudah cukup untuk DPT," ujar dia.[sri]

 


Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00