PUBLIKA

Akar Historis-Kultural Pemilu di Sumatera Selatan

Oleh: Tedi Suandika,S.Pd.

Investigasi  SENIN, 08 JULI 2019 , 09:04:00 WIB

Akar Historis-Kultural Pemilu di Sumatera Selatan
Hampir dua bulan telah dilalui sebuah momen inti dari kehidupan demokrasi negeri Indonesia yang berbentuk republik. Pemilihan Umum (Election) / Pemilu adalah prosesi vital dalam sistem kenegaraan kita atau juga bagi negara-negara lain yang menjunjung demokrasi, karena di saat itulah rakyat dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung. Betapapun kita mengetahui bahwa proses ini dalam sisi politis tak selamanya adem ayem, seperti yang bisa disaksikan sekarang adalah munculnya beragam kecurigaan, protes, sampai-sampai gugatan pada hasil pemilihan umum, warga negara Indonesia harus banyak bersyukur karena kita tidak hidup di bawah sistem monarkhi absolut nir-demokrasi. Susah dibayangkan apa jadinya kalau sekarang Indonesia berbentuk kerajaan, tanpa konstitusi, tanpa memiliki sistem untuk mendistribusikan aspirasi politik rakyatnya dan segala hal diputuskan oleh raja dengan hak memimpin mutlak.
    Tulisan ini tidak sedikitpun menjurus soal kegaduhan pasca-Pemilu 2019, lebih elok untuk kita serahkan semua itu pada pihak yang berwenang dan mumpuni. Di atas jelas telah disebutkan kelebihan dari sistem demokrasi dengan prosesi Pemilu-nya, tapi pernahkah kita bertanya apakah ada presedensi di masa silam mengenai Pemilu itu sendiri ? Dari bangku sekolah  dahulu mungkin kita banyak membaca soal bangsa Yunani yang melaksanakan Pemilu untuk pertama kalinya di dunia. Substansi itu sudah jamak dikaji dan mungkin karena itu pula sejarah Pemilu selalu diidentikkan dengan Yunani sebagai peradaban tua benua Eropa. Penulis sebagai putra daerah mempunyai rasa penasaran yang mengganggu mengenai masalah itu : Adakah akar historis atau budaya Sumatera Selatan bagi pelaksanaan Pemilu ?.” Penulis menemukan beberapa jawaban bagi pertanyaan tersebut dalam evidensi kesejarahan sejak zaman awal peradaban di provinsi ini.
Hakikat Kebebasan” dalam Prasasti Krodha

Sebuah artikel yang ditulis oleh rekan sesama anggota kelompok belajar Gerak Gerik Sejarah (GGS) yakni Arafah Pramasto di situs www.rmolsumsel.com berjudul Lintas Keberaksaraan Kota Ilmu, Coretan dari Pekan Pustaka Palembang (17/5), menuturkan soal sejarah literasi yang telah berabad silam berlaku di bumi Sumatera Selatan. Arafah meyakini salah satu dampak keberaksaraan adalah kemajuan Sriwijaya hingga pada abad 9 M itu disebabkan oleh pengaruh isi prasasti Telaga Batu yang melontarkan kutukan bagi siapapun yang mengkhianati otoritas Sriwijaya.[1] Tapi Sebelumnya kita harus tahu jenis-jenis prasasti kerajaan Sriwijaya. Pertama, secara umum yang berkenaan dengan Siddhayatra atau ‘perjalanan suci’ (bersifat Shanti = tenang). Kedua, berjenis ‘persumpahan’ (bersifat Krodha = marah). Prasasti-prasasti yang berkenaan dengan perjalanan suci antara lain prasasti Kedukan Bukit, Kambang Unglen I, dan Siddhayatra. Sedangkan prasasti-prasasti yang berkenaan dengan persumpahan antara lain Telaga Batu, Boom Baru, Kota Kapur, Palas Pasemah, Bungkuk, Karang Berahi, dan Ligor.[2]
Pendapat Arafah memang beralasan karena kemajuan Sriwijaya tak mungkin dapat diraih tanpa integritas jajaran pemerintah serta rakyatnya. Walaupun demikian, pernahkah kita yang lumrahnya melihat penguasa Sriwijaya sebagai subjek sedangkan para pegawai kerajaan maupun rakyat selaku objek, menukar” posisi kedua pihak tersebut : rakyat sebagai subjek dan pemerintah Sriwijaya sebagai objek ?. Kita dapat menerapkannya dalam melihat prasasti Krodha Telaga Batu, bukan tentang apa yang prasasti ini sampaikan kepada rakyat Sriwijaya, tapi adalah bagaimana keadaan rakyat setempat di masa itu, sampai-sampai otoritas Sriwijaya perlu membuat sebuah prasasti yang bersifat Krodha ini. Sederhananya ialah, penguasa Sriwijaya sebenarnya menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dan kehendak untuk bebas. Akan tetapi di masa silam gagasan Negara Republik” yang mesti mengakomodir semua suara rakyat, belum populer, karena hampir seluruh kesatuan politik di Nusantara mengadopsi sistem kerajaan. Ini artinya Kebebasan”, seperti pada tulisan Fajlurrahman Jurdi, untuk dengan leluasa menentukan pilihannya dalam Pemilu,[3] sudah ada prototipenya berupa pengakuan realitas secara implisit” dalam prasasti-prasasti Krodha Sriwijaya.
Kesultanan dan Lampik Empat Merdeka Dua

    Pemilu 2019 yang menggabungkan pelaksanaan pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan legislatif (DPRD Tingkat II, DPRD Tingkat I, DPRD Pusat, dan DPD RI), bahkan dalam pelaksanaan pemilu sebelum 2019, secara esensi adalah pengamalan dari pembagian kekuasaan ala Trias Politica. Gagasan politik modern itu menguat di era revolusi Prancis ketika Kaisar semakin bertindak tiranik dan despotik, maka pembagian kekuasaan politik itu tentu tak sesuai dengan bentuk monarkhi absolut yang mana segala peri-kehidupan berbangsa ialah ditentukan oleh seseorang saja. Negara-negara Barat, meski sangat bertanggungjawab atas berlakunya penjajahan di seluruh penjuru dunia, namun mereka berperan besar dalam menyebarluaskan gagasan ini, yang bersamaan dengan ide mengenai demokrasi.
    Kini kita baca lagi sejarah Palembang, jauh sesudah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, tepatnya di zaman kesultanan. J.I. Sevenhoven, seorang komisaris regulasi pemerintah Belanda di Palembang pada 1821 pernah menulis dalam karyanya yang diterjemahkan menjadi Lukisan Tentang Ibukota Palembang (terbit pertama 1825), yang menggambarkan Palembang sebelum jatuh ke tangan pihak kolonial, ...Marilah kita melihat lebih lanjut bagaimana ia (Palembang) diperintah, mengenai kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini singkat saja, kebijaksanaan sebenarnya tidak ada...”[4] Namun ia melanjutkan bahwa di Palembang ada dua jenis pengadilan yakni dari Pangherang Natta Agama atau Penghulu yang mengadili perkara-perkara keagamaan dan seorang lagi di bawah Tumenggung Karta Nagara yang mengadili perkara-perkara hukuman badan. Sevenhoven menutup bagian ini dengan sangat tendensius, yakni menyebut bahwa di pengadilan yang pertama banyak yang bisa membeli hukum dengan uang, sedangkan yang kedua cenderung melindungi kaum bangsawan keturunan raja.[5]
    Walaupun karya Sevenhoven amat dihargai tinggi karena nilai historisnya, akan tetapi para pembaca tak boleh menelan mentah-mentah. Wajar apabila tulisannya cenderung menjelek-jelekkan pihak kesultanan karena ia menjabat pasca Belanda
menganeksasi Palembang. Tulisan bernada negatif itu diperlukan untuk dapat mengonstruksi citra baik bagi pihak Belanda. Agar tidak salah kaprah terhadap corak politik-pemerintahan Palembang di masa silam, perlu diingat kiranya di tempat ini saat memasuki era 1600-an, Palembang memiliki sebuah karya besar di bidang literasi yakni dengan dirumuskannya Undang-undang Simbur Cahaya. Di saat itu kekuasaan Islam di Jawa masih membawahi Palembang sebagai salah satu vassalnya, tapi dengan adanya undang-undang ini dapat diartikan sebagai bentuk awal dari perumusan sebuah konstitusi bagi pelaksanaan pemerintahan. Kemudian berdirilah Kesultanan Palembang sejak tahun 1659 di bawah pimpinan Ki Mas Hindi yang mengangkat diri sebagai Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam.
Kesultanan Palembang secara struktur pemerintahan dipimpin langsung oleh Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan, di tingkat kedua terdapat posisi Pangeran Ratu” atau Putera Mahkota, sedangkan di tingkat ketiga terdapat empat jabatan tinggi yakni Penghulu Nato Agamo, Pangeran Kerto Negoro, Pangeran Notodirojo, dan Syahbandar. Empat jabatan ini justru secara jelas menggambarkan bahwa telah ada pembagian tugas pemerintahan dalam kehidupan bernegara di masa tersebut :

a)Bidang pemerintahan dan keamanan dipegang oleh Pangeran Notodirojo yang dalam tugasnya dibantu oleh Tumenggung Kerto. Bagian (pemerintahan) ini yang paling penting untuk dijabarkan. Berdasarkan strukturnya, Tumenggung Kerto membawahi :
1) Jenang” / Raban” yakni wakil pemerintah pusat di Uluan (pedalaman). Jenang / Jeneng barasal dari golongan rakyat biasa yang berkedudukan di pedalaman, sedangkan Raban berkedudukan di ibukota Kerajaan. Golongan ini berasal dari kaum bangsawan. Kedua pejabat itu bertugas untuk menarik pajak dari rakyat. Tapi mereka tidak berwenang dalam bidang peradilan di Uluan. Mereka bertugas membawahi para Depati.
2) Depati” adalah gelar Pesirah / kepala Marga (gabungan enam sampai 12 dusun / desa) yang bebas menjalankan pemerintahan sendiri di uluan. Mereka bertugas menjalankan pemerintahan, peradilan, dan menjaga tradisi. Jika mereka telah lama memegang jabatannya, ia akan mendapat gelar Pangeran. Di bawah jabatan Depati adalah Proatin.
3) Proatin” / Anak Beras adalah sebutan para anak buah / pembantu Depati yang berkedudukan sebagai Kepala Dusun dengan jabatan Kria, Beginda, atau lurah. Jika dusun yang ia pimpin adalah pusat dari pemerintahan Marga, maka ia disebut sebagai Pembarap. Proatin bertugas menyelesaikan perkara-perkara kecil (pencurian, penipuan, dan pelanggaran adat), biasanya hukuman dalam bentuk denda-denda yang kemudian ini jadi pendapatan Depati dan Proatin.
b)Urusan agama dipegang oleh Penghulu Nato Agamo yang tugas utamanya adalah melaksanakan upacara keagamaan di masjid agung, penasehat Sultan, dan mengawasi peradilan agama.
c)Urusan peradilan dipegang oleh Pangeran Kerto Negoro. Paradilan di Kesultanan Palembang didasarkan pada hukum adat yang ditetapkan oleh Sultan.
d)Bidang perdagangan dipercayakan kepada Syahbandar termasuk masalah pelabuhan maupun perselisihan yang terjadi antar-awak kapal atau perahu.[6]

Keberadaan empat jabatan tersebut tentu belum bisa disepadankan dengan penerapan Trias Politica dalam corak kehidupan pemerintahan republik modern. Hal ini disebabkan karena sistem yang dianut tetaplah monarkhi dengan suksesi politik berdasarkan pewarisan genetis. Akan tetapi di sisi lainnya sudah tergambar bagaimana sultan ikut memberdayakan figur-figur yang mumpuni dalam bidang tertentu demi terlaksananya pemerintahan yang baik. Bukan tidak mungkin dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan para punggawanya, Sultan berkesempatan mendengarkan saran-saran yang (sedikit banyak) memuat aspirasi langsung dari rakyat jelata. Sangat kurang tepat pendapat Sevenhoven sebelumnya yang mengerdilkan peran pejabat-pejabat tinggi Kesultanan Palembang seperti Pangeran Nato Agamo dan Tumenggung Kerto. Justru sebaliknya, sistem itu nampaknya sangat begitu efektif untuk dipakai dalam menjalankan pemerintahan. Jika tidak, mengapa Kesultanan Palembang dapat bertahan selama lebih dari satu setengah abad (1659-1821) ?
Di masa Kesultanan itu juga terdapat suatu kelompok masyarakat kesukuan yang hampir sepenuhnya otonom. Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim, dan Kisam, serta beberapa daerah yang terletak antara Lampung dan Palembang Iliran masuk dalam kelompok Sindang Merdika. Hubungan Sindang Merdika dan Kesultanan ialah seperti mitra”, mereka berperan sebagai daerah penyangga dan pelindung perbatasan, sebaliknya orang-orang Sindang juga menerima baik perlindungan Sultan dengan menerima garam, kapas, dan candu.[7] Orang Pasemah misalnya, tidak pernah mengaku tunduk pada kekuasaan Kesultanan Palembang, mereka juga hanya tunduk pada undang-undang Sindang Merdika serta tunduk kepada kepala suku yang posisinya berada di bawah dewan Jurai Tua”. Sumbay, sebutan lain dari Jurai Tua, adalah konfederasi atau gabungan suku-suku. Dalam masyarakat Pasemah ada empat Sumbay utama dan dua buah Sumbay tambahan. Mereka memiliki sistem musyawarah sosial-politik rapat besar” yang sedikit banyak bernilai demokratis :
...Dalam rapat besar” semua tetua dari seluruh Sumbay harus hadir, termasuk tetua dari kedua Sumbay tambahan. Menurut peraturan adat suku bangsa Pasemah kedua Sumbay tambahan berhak hadir akan tetapi mereka hanya boleh mendengarkan dan mengajukan usulan jika diminta. Sementara itu seluruh perdebatan dan keputusan rapat besar hanya bisa diputuskan oleh perundingan keempat Sumbay utama. Walaupun kedua Sumbay tambahan tidak ikut memberikan suara, akan tetapi seluruh keputusan rapat tersebut harus dijalankan juga oleh keenam Sumbay tersebut. Keempat Sumbay utama itu adalah Sumbay Tanjung Raye, Sumbay Besar, Sumbay Tanjung Anom, dan Sumbay Ulu Lurah...Pada zaman dahulu Rapat Besar” itu biasanya diadakan untuk menghadapi masalah-masalah besar saja, seperti untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan-ketentuan adat yang akan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan bersama, baik di dalam satu Sumbay ataupun antar anggota satu Sumbay dengan Sumbay lainnya...”[8]

Sistem Rapat Besar Sumbay-Sumbay suku Pasemah bisa disebut sebagai sebuah Local Genius bentuk parlemen” tradisional dengan menjunjung demokrasi dalam taraf tertentu, karena di sini segala keputusan tidak secara arbituren diambil ooleh seorang individu. Walau seluruh rakyat tidak dapat memberikan suaranya seperti saat pencoblosan dalam pemilu modern, para tetua dari setiap Sumbay diasumsikan sebagai wakil dari suara rakyatnya. Demikian ini mengapa bisa disebut bahwa Sumatera Selatan setidaknya telah cukup matang di masa silam untuk dapat menerima gagasan demokrasi modern melalui kearifan tuanya.
 
Gemeenteraad Palembang Masa Kolonial

Kota Palembang di tahun 1919 mengalami suatu titik penting dalam sejarah karena memperoleh status Gemeente” (baca Haminte / Kota Besar Masa Kolonial) dengan seorang Burgemeester” (walikota) sebagai Kepala Daerah”. Palembang tidak lagi berada di bawah Kontroleur seperti periode sebelumnya. Gemeenteraad” (Dewan Perwakilan Kotapraja) dibentuk tiga tahun berikutnya. Sementara itu di wilayah pedalaman diperkenalkan pranata Margaraden”, sebuah badan perwakilan para kepala bumiputra yang berwenang mengendalikan segala kepentingan rumah tangga Marga (Gabungan beberapa dusun, desa. Secara administrasi merupakan wilayah terendah dalam Keresidenan Palembang), seperti mengawasi kas Marga”, mengatur pemilihan Pasirah (Kepala Marga), memutuskan sanksi hukum, dan sebagainya. Perlu diingat, badan itu mirip Dewan Kepala Rakyat” yang gagal diterapkan pada pertengahan abad ke-19.[9]

Gemeenteraad yang kadang juga di sebut Palembangraad  dikepalai oleh  seorang Gemeenteraadhoofd” Dewan kota bumiputra terdiri atas kepala dewan dan kepala-kepala bangsa Pribumi dari masyarakat yang dipandang paling tua” yang dipilih oleh masyarakat atau orang yang oleh pembesar negeri diangkat menjadi anggota dewan dengan persetujuan penduduk kota. Pembesar negeri, biasanya seorang asisten residen, mengadakan permufakatan dengan penduduk kota untuk menetapkan jumlah anggota dari dewan tersebut. Orang yang diangkat dalam dewan kota masa kerjanya selama tiga tahun, lewat dari masa tersebut dapat dipilih kembali. Penduduk yang berhak dipilih memiliki persyaratan utama yaitu bisa membaca dan menulis serta tinggal di dalam kota. Keanggotaannya akan hilang, jika menurut pemufakatan dewan orang tersebut tidak tinggal lagi di Kota Palembang. Dewan berkuasa mengatur urusan-urusan yang penting bagi kota.[10]


Dinamika pergerakan nasional pun berkembang pesat di kota Palembang semenjak dekade 1920-an. Organisasi apa pun yang lahir di Jawa mendapat sambutan yang bergairah di Sumatera Selatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan perguruan Taman Siswa. Partai Sarikat Islam bahkan berdiri sejak 1914 di Palembang, menyusul Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Nasional Indonesia (1927) yang kemudian menjelma menjadi tiga partai (Partindo, Pendidikan Nasional Indonesia, dan Partai Rakyat Indonesia). Partindo kemudian bubar dan menjadi Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).[11] Parindra (Partai Indonesia Raya) sebagai partai co. (kooperatif) didirikan di Palembang tahun 1936 oleh dr. Maas, seorang dokter mata dan aktivis berdarah Minangkabau lulusan STOVIA Batavia. Tujuan pendirian partai itu juga terkait keinginan menyebarkan paham politik moderat setelah sebelumnya Hindia Belanda terguncang oleh Pemberontakan PKI 1926 yang mengakibatkan tekanan menyeluruh (bahkan) pada kaum pergerakan non-komunis.[12]
Bagaimanapun Gemeenteraad yang memiliki aspek historis begitu penting itu tetap saja produk kolonial Belanda. Sebenarnya pemberlakuan status Gemeente dengan pula dibentuknya dewan kota yang memberi kesan demokratis itu tidaklah mudah dan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi. Prof. Mestika Zed memberikan catatan kaki mengenai hal itu berdasarkan  Staatblad No. 126 (1906) bahwa sebenarnya status Gemeente telah diperoleh Palembang sejak 1906, tapi sampai tahun 1920 masih diurus oleh Kontroleur Belanda. Begitupun soal Palembangraad yang mengatur bahwa wakil-wakil golongan penduduk kota, termasuk Timur Asing untuk mendapat kursi dalam dewan. Kenyataannya, kesempatan bagi wakil-wakil golongan untuk ikut serta dalam pemerintahan masih sangat terbatas. Lebih dari satu dekade pasca pembentukan dewan ini, di tahun 1935, anggota Belanda masih mayoritas (10 orang), Bumiputra (5 orang), Timur Asing hanya untuk Cina (2 orang) ; kenyataan itu terekam dalam Staatblad No. 716 tahun 1938.[13]

Kesimpulan
   
Selain itu kita dapat mengerti bahwa penerapan demokrasi tidaklah bisa dilaksanakan secara instan. Secara keseluruhan dapat kita lihat metamorfosa gagasan demokrasi yang dimulai dari zaman silam provinsi Sumatera Selatan. Prasasti-prasasti Krodha Sriwijaya adalah bukti kesadaran otoritas masa silam atas kenyataan bahwa manusia memang mempunyai sifat ingin bebas, maka masyarakat yang hidup di era modern mesti memanfaatkan kebebasan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Hikmah yang jangan dilupakan dari prasasti-prasasti Krodha adalah kutukan bagi mereka yang menyalahgunakan kebebasannya untuk mengkhianati Sriwijaya; demikian pun rakyat Indonesia sekarang, meskipun memiliki kebebasan politik, tidak dibenarkan jika kemudian memakainya dengan bebas lepas” serta menimbulkan kegaduhan.
Pembagian wilayah adminisitratif pemerintahan era kesultanan yang dibawahi oleh Pangeran Notodirojo serta Tumenggung Kerto, berturut-turut Jenang / Raban, Depati, dan Proatin, menandakan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada tingkat Provinsi hingga Kabupaten / Kota bukanlah sesuatu yang benar-benar Baru” karena pembagian wilayah seperti ini telah dikenal sejak masa silam : namun tentunya pelaksanaan pemilihan para pemimpin tradisional kala itu bukan berupa pencoblosan seperti sekarang. Di samping itu, Rapat Besar Sumbay suku Pasemah merupakan fakta sejarah dari luhurnya nilai demokrasi dan musyawarah dalam kearifan asli, Gemeenteraad buatan Belanda yang didasarkan pada kemodernan Barat toh tidak menjamin lebih demokratis ketimbang Lampik Empat Merdike Due, selain karena perwakilan Belanda lebih banyak, warga Timur Asing lain seperti penduduk Arab dan India masih dimarjinalkan (belum terwakilkan).
Ulasan di atas harusnya membuat kita, warga Sumatera Selatan, merasa bangga. Dari beberapa contoh yang dijelaskan di atas terdapat tiga prototipe sekaligus nilai pembangun demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu di provinsi ini. Pertama terungkap secara implisit dalam prasasti-prasasti Krodha Kerajaan Sriwijaya. Kedua, tergambar dalam pembagian wilayah-wilayah administrasi di kesultanan Palembang (bahkan sebelum itu juga didapati proto-Konstitusi berbentu Undang-undang Simbur Cahaya). Ketiga, terlihat dalam Rapat Besar Lampik Empat Merdike Due suku Pasemah. Lalu, hanya sistem Gemeenteraad-lah yang berasal dari luar, namun menjadi presedensi terdekat bagi pelaksanaan Pemilu modern. Intinya, Sumatera Selatan sudah mempunyai presedensi sejarah-budaya dari pelaksanaan Pemilu, walau belum sempurna memenuhi syarat pemilu modern, namun hal itu sudah menjadi fondasi yang cukup penting. Hikmah terakhir ialah pentingnya menjaga kerukunan antar-identitas serta tidak dibenarkan untuk memakai isu SARA dalam kehidupan politik.

Sumber :

1.Pramasto, Arafah. Lintas Keberaksaraan Kota Ilmu, Coretan dari Pekan Pustaka Palembang”. Dimuat Rmolsumsel 17 Mei 2019.
2.Samsudin, dkk., Koleksi Arkeologika Museum Balaputra Dewa Palembang, Palembang : Museum Negeri Sumatera Selatan, 2010. Hlm. 46.
3.Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta : Kencana, 2018. Hlm. 30.
4.Van Sevenhoven, J.I., Lukisan Tentang Ibukota Palembang, Yogyakarta : Penerbit Ombak, Jakarta-KITLV, 2015. Hlm. 51.
5.Selengkapnya dalam Ibid. Hlm. 52-53.
6.Ringkasan tulisan Wargadalem, Farida R., Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825), Jakarta : KPG, 2017. Hlm. 20-22.
7. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Hlm. 44.
8.Hidayah, Zulyani, dkk., Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan, Jakarta : Depdikbud, Ditjend Kebudayaan dan Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993. Hlm. 41-42.
9.Op.Cit. Hlm. 61.
10.Irwanto, Dedi, Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010. Hlm. 126.
11.Said, Abi Hasan, Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah : Perjuangan Rakyat Semesta Menegakan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera, Jakarta : Yayasan Krama Yudha, 1992. Hlm. 19.
12. Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, Bandung : Ellunar Publisher, 2018. Hlm. 86.
13. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Catatan kaki hlm. 177.
namun hal itu sudah menjadi fondasi yang cukup penting. Hikmah terakhir ialah pentingnya menjaga kerukunan antar-identitas serta tidak dibenarkan untuk memakai isu SARA dalam kehidupan politik.

Sumber :

1.Pramasto, Arafah. Lintas Keberaksaraan Kota Ilmu, Coretan dari Pekan Pustaka Palembang”. Dimuat Rmolsumsel 17 Mei 2019.
2.Samsudin, dkk., Koleksi Arkeologika Museum Balaputra Dewa Palembang, Palembang : Museum Negeri Sumatera Selatan, 2010. Hlm. 46.
3.Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta : Kencana, 2018. Hlm. 30.
4.Van Sevenhoven, J.I., Lukisan Tentang Ibukota Palembang, Yogyakarta : Penerbit Ombak, Jakarta-KITLV, 2015. Hlm. 51.
5.Selengkapnya dalam Ibid. Hlm. 52-53.
6.Ringkasan tulisan Wargadalem, Farida R., Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825), Jakarta : KPG, 2017. Hlm. 20-22.
7. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Hlm. 44.
8.Hidayah, Zulyani, dkk., Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan, Jakarta : Depdikbud, Ditjend Kebudayaan dan Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993. Hlm. 41-42.
9.Op.Cit. Hlm. 61.
10.Irwanto, Dedi, Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010. Hlm. 126.
11.Said, Abi Hasan, Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah : Perjuangan Rakyat Semesta Menegakan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera, Jakarta : Yayasan Krama Yudha, 1992. Hlm. 19.
12. Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, Bandung : Ellunar Publisher, 2018. Hlm. 86.
13. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Catatan kaki hlm. 177.
namun hal itu sudah menjadi fondasi yang cukup penting. Hikmah terakhir ialah pentingnya menjaga kerukunan antar-identitas serta tidak dibenarkan untuk memakai isu SARA dalam kehidupan politik.

Sumber :

1.Pramasto, Arafah. Lintas Keberaksaraan Kota Ilmu, Coretan dari Pekan Pustaka Palembang”. Dimuat Rmolsumsel 17 Mei 2019.
2.Samsudin, dkk., Koleksi Arkeologika Museum Balaputra Dewa Palembang, Palembang : Museum Negeri Sumatera Selatan, 2010. Hlm. 46.
3.Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta : Kencana, 2018. Hlm. 30.
4.Van Sevenhoven, J.I., Lukisan Tentang Ibukota Palembang, Yogyakarta : Penerbit Ombak, Jakarta-KITLV, 2015. Hlm. 51.
5.Selengkapnya dalam Ibid. Hlm. 52-53.
6.Ringkasan tulisan Wargadalem, Farida R., Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825), Jakarta : KPG, 2017. Hlm. 20-22.
7. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Hlm. 44.
8.Hidayah, Zulyani, dkk., Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan, Jakarta : Depdikbud, Ditjend Kebudayaan dan Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993. Hlm. 41-42.
9.Op.Cit. Hlm. 61.
10.Irwanto, Dedi, Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2010. Hlm. 126.
11.Said, Abi Hasan, Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah : Perjuangan Rakyat Semesta Menegakan Republik Indonesia di Ujung Selatan Sumatera, Jakarta : Yayasan Krama Yudha, 1992. Hlm. 19.
12. Pramasto, Arafah, dkk., Makna Sejarah Bumi Emas (Kumpulan Artikel Sumatera Selatan dan Tema-tema Lainnya, Bandung : Ellunar Publisher, 2018. Hlm. 86.
13. Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta : Pustaka LP3Es, 2003. Catatan kaki hlm. 177.

 Penulis Anggota Studie Club Gerak Gerik Sejarah” / GGS
SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00