FAPP Sebut Kuasa Hukum 02 Bikin 13 Dosa

Hukum  KAMIS, 20 JUNI 2019 , 08:15:00 WIB

FAPP Sebut Kuasa Hukum 02 Bikin 13 Dosa
RMOLSumsel. Sidang Gugatan Sengketa PHPU Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) jadi pusat perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Salah satunya Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).

Secara khusus FAPP  mencermati dinamika persidangan Permohonan yang diajukan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subanto-Sandiaga Uno. FAPP mencatat sejumlah peristiwa dan langkah Tim Hukum Paslon Nomor Urut 02 sebagai model dan strategi perjuangan yang berpotensi menjadi "celaka 13" dan menjadi 13 dosa politik Tim Hukum Paslon Nomor Urut 02 untuk mendapatkan kekuasaan sebagai presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019, melalui MK.

Demikian disampaikan Juru Bicara Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Petrus Selestinus sekaligus selaku kuasa hukum terkait tidak langsung PHPU di MK melalui keterangan persnya yang diberitakan JPNN.

Menurut Petrus, FAPP menyebutnya sebagai celaka 13 (tiga belas) yang menjadi 13 (tiga belas) "dosa politik" Tim Hukum Paslon Nomor Urut 02, karena ke-13 Dosa Politik dimaksud terungkap dalam Pemohonan PHPU. [ida]

FAPP mencatat 13 dosa politik Tim Hukum Paslon 02 sebagai berikut:

1. Menciptakan ketidakpastian dalam Permohonan PHPU Paslon Nomor Urut 02, karena mengajukan dua Permohonan PHPU berbeda tertanggal 24 Mei 2019 dan Perbaikan PHPU tan


4. Merumuskan Tuntutan atau Petitum yang saling bertentangan antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain yang dirumuskan secara alternatif dan berlapis-lapis tetapi meminta untuk dikabulkan seluruhnya.

5. Menggunakan bukti-bukti yang tidak mendukung kebenaan dalil Permohonan PHPU Paslon Nomor Urut 02, sehingga yang terbaca dalam PHPU adalah hanya dalih-dalih bukan dalil-dalil hukum PHPU sesuai dengan standar Hukum Pembuktian yang berlaku.

6. Merumuskan narasi dan diksi dalam PHPU yang bersifat fitnah kepada Paslon Nomor Urut 01 (bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelembungan dan pencurian suara), tanpa bukti-bukti yang mendukung narasi dan diksi yang bersifat fitnah tsb.

7. Tidak adanya pertanggungjawaban Paslon 02 dalam PHPU tentang klaim perolehan suara 62 persen (yang ketika dideklarasikan dilakukan dengan sujud syukur dan diliput media) kemudian turun menjadi 54 persen dan terakhir dalam PHPU hanya 52 persen suara yang diklaim.

8. Tidak adanya bukti tentang berapa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau Paslon 01 atau Pemilih yang oleh Paslon 02 telah adukan ke Bawaslu/Gakkumdu/DKPP yang telah diputus atau tidak diproses sehingga dengan bukti-bukti menjadi alasan dalam Permohonan PHPU.

9. Kontradiksi antara tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Indonesia (tanpa alasan hukum) dengan menuntut agar MK mendiskualifikasi Paslon 01 dan Pemecatan terhadap seluruh Komisioner KPU di seluruh Indonesia untuk dikabulkan seluruhnya dalam suatu putusan.

10. Upaya menjadikan MK sebagai lembaga "superbody" melalui PHPU dengan cara mencaplok seluruh wewenang Lembaga Negara yang lain, padahal upaya demikian seharusnya melalui proses Uji Materil UU atau proses Legislasi di DPR.

11. Menjadikan MK sebagai pintu terakhir penentuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Hasil Pemilu 2019 dengan mengabaikan prinsip Kedaulatan Rakyat dan prinsip Negara Hukum.

12. Menjadikan MK sebagai lembaga Peradilan Umum dengan fungsi yang sangat teknis untuk menangani hal-hal teknis dalam Peradilan seperti memeriksa bukti, memverifikasi bukti, melakukan Pemeriksaan Setempat dll., sementara waktu persidangan dibatasi hahya 14 hari.

13. Menampilkan aroma cita-cita perjuangan tagar #2019 Ganti Presiden# dan gerakan "People Power" yang gagal dilakukan sebelumnya dan ingin didapatkan kembali melalui Permohonan PHPU ke MK.

Menurut Petrus Selestinus, berdasarkan 13 dosa politik tersebut maka FAPP mendesak MK untuk mendiskualifikasi Permohonan PHPU Paslon Nomor Urut 02, karena Permohonan PHPU yang diajukan oleh Tim Hukum Paslon Nomor Urut 02, dilandasi iktikad tidak baik, tidak bertujuan untuk menguji kebenaran Penghitungan Suara Hasil Pilpres 2019, tetapi bertujuan untuk mengacaukan hasil pemilu 2019.

Bahkan, menurut Petrus, tim kuasa hukum Paslon 02 beriktikad mengganti Presiden Jokowi 2019 dari kemenangan yang sudah diraih secara demokratis. Jadi tim Kuasa Hukum Paslon 02 mengacaukan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum menurut UUD 1945,” tegas Petrus Selestinus.

Komentar Pembaca
Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

Kemesraan Jokowi-Prabowo Belum Berlalu

SENIN, 15 JULI 2019 , 14:53:43

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

Lebih Baik Prabowo Mati Daripada Berkhianat

JUM'AT, 12 JULI 2019 , 14:15:15

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

Jokowi Jangan Beli Kucing Dalam Karung

KAMIS, 11 JULI 2019 , 17:38:25

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00