Soal Penggelembungan Suara, Yusril: Di Mana, Oleh Siapa?

Hukum  RABU, 19 JUNI 2019 , 08:21:00 WIB

Soal Penggelembungan Suara, Yusril: Di Mana, Oleh Siapa?
RMOLSumsel. Penampilan Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, di Sidang Sengketa PHPU Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin memang ditunggu-tunggu banyak pihak.
Di sinilah publik berkesempatan menyaksikan bagaima seorang Yusril beraksi sebagai kuasa hukum. Saat sidah kemarin, Yusril mengatakan bahwa pihaknya menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak jelas alias kabur. Yusril merasakan materi gugatan yang dibacakan kubu Prabowo-Sandi sebagai pemohon tidak bisa menjelaskan secara gamblang.

Menurut Yusril, seharusnya dalam permohonan kubu Prabowo - Sandi harus bisa menjelaskan secara gamblang subtansi tentang perselisihan hasil perolehan suara di Pilpres 2019 yang merupakan objek suatu perkara.

"Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," kata Yusril saat membacakan jawaban di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat kemarin seperti dikutip dari JPNN, Rabu (19/6).

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini menjelaskan, dalam permohonan pihak Prabowo - Sandi sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan pihak terkait termasuk argumentasi pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Di antaranya apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak, apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara, bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan atau penggelembungan suara," ujar Yusril.

Yusril berpandangan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atau memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

Hal itu diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa MK berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang.

Ketua Tim Hukum Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menilai gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak jelas alias kabur. Yusril merasakan materi gugatan yang dibacakan kubu Prabowo - Sandi sebagai pemohon tidak bisa menjelaskan secara gamblang.

Menurut Yusril, seharusnya dalam permohonan kubu Prabowo - Sandi harus bisa menjelaskan secara gamblang subtansi tentang perselisihan hasil perolehan suara di Pilpres 2019 yang merupakan objek suatu perkara.

"Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan," kata Yusril saat membacakan jawaban di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ini menjelaskan, dalam permohonan pihak Prabowo - Sandi sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan pihak terkait termasuk argumentasi pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

"Di antaranya apakah pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak, apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara, bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan atau penggelembungan suara," ujar Yusril.

Yusril berpandangan bahwa MK tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atau memutus sengketa di luar hasil perselisihan pengitungan suara.

Hal itu diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa MK berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang.  [ida]

Komentar Pembaca
Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

Betapa Bersahajanya Kapolri Idham

RABU, 15 JANUARI 2020 , 19:00:00

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

Peresmian B30, Ahok pun Mendampingi

SENIN, 23 DESEMBER 2019 , 14:58:00

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

Resmi..Palembang Punya Pasar Duren

SENIN, 06 JANUARI 2020 , 21:33:00

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Guru Honorer Harus Diberhentikan Massal

Sosial13 Februari 2020 14:24

Aturan Baru Dana BOS, Kepala Sekolah Terancam Penjara
Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Rajin Menabung Dari Uang Saku, Ternyata

Kriminal11 Februari 2020 09:37

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

RUU Omnibus Law Hapus Cuti Panjang Pekerja

Ekonomi13 Februari 2020 16:01

Olahraga10 Februari 2020 22:23