Wacana Referendum,..Pengurus Partai Aceh Terbelah

Politik  KAMIS, 30 MEI 2019 , 21:47:00 WIB | LAPORAN: ROSYIDAH ROZALI

Wacana Referendum,..Pengurus Partai Aceh Terbelah
RMOLSumsel. Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf menyerukan wacana referendum di Aceh. Namun upayanya itu tidak mendapat banyak dukungan, termasuk di partainya. Di jajaran pengurus Partai Aceh dan kalangan eks kombatan GAM terdapat perbedaan pendapat sehubungan dengan wacana referendum yang disuarakan oleh mantan panglimanya itu.

Sekjen Partai Aceh Kamaruddin Abubakar salah satu yang menentang. Menurut dia, wacana referendum tidak perlu diteruskan. Namun ia menegaskan bahwa poin-poin kesepakatan mengakhiri konflik yang tercantum dalam MoU perlu diselesaikan.

Kamaruddin Abubakar adalah Ketua Sekretariat Bersama pasangan Jokowi-Ma'ruf Provinsi Aceh.

"Alhamdulillah, dari perdamaian kita tanggal 15 Agustus 2005 sampai hari ini, sudah masuk 14 tahun, kita syukuri nikmat perdamaian Aceh dengan RI.

"Beberapa poin yang belum kita selesaikan, termasuk lambang bendera, kekuasaan Aceh 30/70 itulah yang perlu kita bicarakan dengan pemerintah pusat," kata Kamaruddin Abubakar dalam wawancara seperti diberitakan BBC News Indonesia, Rabu (29/05).

Ia mengingatkan bahwa salah satu poin kesepakatan perdamaian Helsinki adalah Aceh berhak memiliki bendera.

Tetapi lambang bendera yang diajukan selama ini tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena dianggap mirip dengan bendera GAM, eks kelompok separatis yang sudah berdamai melalui MoU Helsinki.

Kepala Lembaga Penelitian di Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Taufik A Rahim menilai referendum bukan lagi isu baru di Aceh tetapi sekarang dicoba diangkat lagi di tengah kemelut dan kekecewaan politik.

"Ini diangkat oleh Muzakir Manaf sebagai elite politik GAM atau Partai Aceh, juga merupakan keinginan elite yang memerlukan suatu pemikiran yang dianggap wajar pada era demokrasi politik.

"Hanya saja jika mampu secara penuh dan keseluruhan masyarakat ikut terlibat, maka ini akan berhasil. Jika ini hanya keinginan sebahagian elite, maka ini hanya sebatas wacana dan tidak mendapat dukungan rakyat," kata Taufik yang juga pengajar pada Prodi Ilmu Politik di FISIP Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. [ida]

Komentar Pembaca
Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Boneka Kekuasaan

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 20:09:14

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

Kenapa Wakil Panglima TNI Harus Diaktifkan?

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 22:30:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Mahasiswa Demo, Sejumlah Akses Jalan Palembang Macet Parah
Presiden RI-Wakil Presiden RI

Presiden RI-Wakil Presiden RI

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 09:37:00