DPR Desak Aparat Bebaskan Dhani dan Mustofa

MUBA  SENIN, 27 MEI 2019 , 16:35:00 WIB

DPR Desak Aparat Bebaskan Dhani dan Mustofa
RMOLSumsel. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon kembali melancarkan kritiknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, hukum hanya ditegakkan kepada orang-orang yang berseberangan dengan Pemerintah.

Terkait itu, dia menuduh penegak hukum sudah berbuat tak adil. Untuk tudingannya itu, Fadli mengambil contoh kasus penangkapan Ahmad Dhani, politisi Partai Gerindra. Juga Mustofa Nahrawardaya, anggota BPN Prabowo-Sandi.

Fadli juga mendesak aparat membebaskan Mustofa dan Dhani, ketia ia merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku tidak pernah menangkap warga yang mengkritiknya, Senin (27/5).

Fadli lantas mengaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah penangkapan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya karena diduga menyebar hoaks.

Fadli menilai negara sedang mengalami krisis di dalam penegakan hukum. Ini ironi di dalam demokrasi kita. Saya kira di negara demokrasi, orang yang mengkritik tidak boleh ditangkap. Tidak boleh, seperti Saudara Mustofa Nahra, tiba-tiba ditangkapi seperti seorang yang mempunyai kejahatan berat,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta seperti diberitakan JPNN.

Dia sangat menyayangkan penangkapan tersebut. Termasuk penangkapan politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani beberapa waktu lalu.

Seharusnya mereka dibebaskan semua, termasuk Ahmad Dhani hanya karena urusan ludah dan idiot begitu dan tidak ada alamatnya per hari ini sudah hampir empat bulan mendekam (di tahanan),” katanya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu menilai ini merupakan satu ketidakadilan yang dipertontokan secara terus menerus di negara demokrasi. Dia menegaskan, ada orang yang menghina Prabowo, bahkan mengancam dirinya di Twitter, justru tidak diapa-apakan alias didiamkan saja.

Semuanya bebas-bebas saja. Jadi kami ini jadi warga negara kelas dua di Republik Indonesia ini. Penegakan hukum itu hanya tajam kepada orang-orang yang dianggap berseberangan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Fadli menyesalkan hukum sepertinya hanya tajam kepada oposisi semata. Padahal, ujar Fadli, oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Dia menegaskan oposisi berperan melakukan check and balances supaya tidak ada kediktatoran.

Kediktatoran muncul karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Harusnya ini menjadi partner di dalam berdemokrasi,” katanya.[ida]

Komentar Pembaca
Hermanto Wijaya Mualaf

Hermanto Wijaya Mualaf

JUM'AT, 03 MEI 2019 , 14:45:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00