DPR Desak Aparat Bebaskan Dhani dan Mustofa

MUBA  SENIN, 27 MEI 2019 , 16:35:00 WIB

DPR Desak Aparat Bebaskan Dhani dan Mustofa
RMOLSumsel. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon kembali melancarkan kritiknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, hukum hanya ditegakkan kepada orang-orang yang berseberangan dengan Pemerintah.

Terkait itu, dia menuduh penegak hukum sudah berbuat tak adil. Untuk tudingannya itu, Fadli mengambil contoh kasus penangkapan Ahmad Dhani, politisi Partai Gerindra. Juga Mustofa Nahrawardaya, anggota BPN Prabowo-Sandi.

Fadli juga mendesak aparat membebaskan Mustofa dan Dhani, ketia ia merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku tidak pernah menangkap warga yang mengkritiknya, Senin (27/5).

Fadli lantas mengaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah penangkapan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya karena diduga menyebar hoaks.

Fadli menilai negara sedang mengalami krisis di dalam penegakan hukum. Ini ironi di dalam demokrasi kita. Saya kira di negara demokrasi, orang yang mengkritik tidak boleh ditangkap. Tidak boleh, seperti Saudara Mustofa Nahra, tiba-tiba ditangkapi seperti seorang yang mempunyai kejahatan berat,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta seperti diberitakan JPNN.

Dia sangat menyayangkan penangkapan tersebut. Termasuk penangkapan politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani beberapa waktu lalu.

Seharusnya mereka dibebaskan semua, termasuk Ahmad Dhani hanya karena urusan ludah dan idiot begitu dan tidak ada alamatnya per hari ini sudah hampir empat bulan mendekam (di tahanan),” katanya.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi itu menilai ini merupakan satu ketidakadilan yang dipertontokan secara terus menerus di negara demokrasi. Dia menegaskan, ada orang yang menghina Prabowo, bahkan mengancam dirinya di Twitter, justru tidak diapa-apakan alias didiamkan saja.

Semuanya bebas-bebas saja. Jadi kami ini jadi warga negara kelas dua di Republik Indonesia ini. Penegakan hukum itu hanya tajam kepada orang-orang yang dianggap berseberangan terhadap pemerintah,” ujarnya.

Fadli menyesalkan hukum sepertinya hanya tajam kepada oposisi semata. Padahal, ujar Fadli, oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Dia menegaskan oposisi berperan melakukan check and balances supaya tidak ada kediktatoran.

Kediktatoran muncul karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Harusnya ini menjadi partner di dalam berdemokrasi,” katanya.[ida]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN
Wong Sumsel Jadi Senator..

Wong Sumsel Jadi Senator..

KAMIS, 25 JULI 2019 , 18:01:00

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

TNI Pati Naik Pangkat

TNI Pati Naik Pangkat

SELASA, 23 JULI 2019 , 07:37:00