Ditemukan Mie Berformalin

YLKI Lahat Menilai Pengawasan Satgas Pangan Lemah

Daerah  KAMIS, 16 MEI 2019 , 19:14:00 WIB | LAPORAN: ANDI SYAHRIAL

YLKI Lahat Menilai Pengawasan Satgas Pangan Lemah

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya menilai dengan masih ditemukannya mie kuning basah yang mengandung bahan-bahan berbahaya di pasaran, membuktikan pengawasan lemah sejumlah pihak berwenang atas masalah serius ini. Pantauan dan pengawasan lemah membuat masyarakat menjadi korban.

 

Ketua YLKI Lahat Raya Sanderson Syafe'i mengatakan, sinergi antara badan, dinas daerah, atau pun lembaga yang berwenang mengawasi peredaran penganan dan produk makanan tak sehat itu pun, kurang optimal. 

 

''Seharusnya tak hanya Badan POM yang melakukan pengawasan, pihak terkait lainnya juga semestinya benar-benar turun tangan,'' kata Sanderson kepada awak media, Kamis (16/5). Alasannya jelas, pelanggaran yang terjadi itu masuk ranah pidana.

 

Aparat kepolisian harus serius turun tangan menangani masalah panganan yang mengandung zat berbahaya sebab ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Pangan No. 7/1996 dan Perlindungan Konsumen No. 8/1999. "Seharusnya antara Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan juga kepolisian bersinergi,'' katanya.

 

Meski sebelumnya satgas pangan mengatakan sudah melakukan intensifikasi pengawasan makanan selama Ramadhan, namun terbukti pelanggaran masih saja ditemukan. YLKI Lahat Raya menyatakan, seharusnya standarisasi yang jelas pula dari setiap inspeksi yang dilakukan dalam pengawasan.

 

Tujuannya masyarakat selaku konsumen tak terus-menerus mengalami kerugian. ''Jika memang dikatakan melakukan inspeksi tak hanya karena Ramadhan dan jelang Lebaran, seharusnya kan tak ditemukan lagi makanan-makanan (mengandung zat berbahaya) itu,'' jelasnya.

 

Sanderson mengungkapkan, agar satgas pangan selalu rutin melakukan inspeksi reguler. Jangan hanya melakukan inspeksi mendadak yang sifatnya hanya temporal, tetapi lakukan inspeksi teratur.

 

Ia mencontohkan satu gerakan ampuh yang dilakukan di negara Cina. Pemerintah menjamin masyarakan akan mendapatkan satu produk makanan yang sangat layak untuk dikonsumsi, apabila mereka menemukan dan berani melaporkan produk-produk makanan bermasalah yang tetap dijual, si pelapor diberi penghargaan, sementara pengusaha dikenai sanksi.  "Sehingga pelaku usaha pun menjadi takut,'' kata Dia. [irm]

 

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00