Pendapatan Daerah - Belanja Pegawai, Tak Seimbang

Politik  KAMIS, 16 MEI 2019 , 13:20:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Pendapatan Daerah - Belanja Pegawai, Tak Seimbang
RMOLSumsel. Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) menyoroti persentase anggaran yang cukup besar khusus untuk belanja pegawai saja.

Ya. Di tahun anggaran 2018 lalu, Pemkab OKU menganggarkan dana sebesar Rp573.127.370.791 dengan realisasi sebesar Rp503.592.698.732 atau 87.87 persen.

Besaran dana itu masih mendominasi dan mempengaruhi idealis anggaran jika dibanding pengalokasian anggaran untuk belanja barang dan jasa yang hanya terealisasi sebesar Rp 329.643.414.249 atau 88.35 persen.

Oleh karena itu, FKS berharap kepada Bupati OKU untuk mengkaji kembali analisa beban kerja yang lebih proporsional terhadap kebutuhan pegawai.

"Fraksi kami menilai bahwa akumulasi pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pegawai belum seimbang," ujar juru bicara FKS, Efallah Mitra, dalam rapat paripurna pandangan umum anggota DPRD OKU terhadap Raperda Lpj pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018.

Terhadap pandangan umum FKS ini, Bupati H. Kuryana Azis menegaskan, bahwa akan menekankan peningkatan kinerja OPD dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja anggaran secara tepat, cermat dan efisien yang didukung dengan data yang akurat serta memperhatikan skala prioritas.

Sesungguhnya, kata Bupati, Pemkab OKU telah melaksanakan analisis beban kerja dengan mempedomani peraturan Menpan dan RB. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan.

"Perlu kami informasikan bahwa saat ini analisis beban kerja yang telah dilakukan masih menunggu validasi dari Menpan RB," ujar Kuryana, dalam rapat paripurna dengan jawaban Bupati atas pandangan umum anggota dewan tempo hari. [sri]



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00