Pro-Kontra Pegawai KPK Ditugaskan di BUMN

Sosial  SELASA, 14 MEI 2019 , 08:55:00 WIB

Pro-Kontra Pegawai KPK Ditugaskan di BUMN
RMOLSumsel. Upaya untuk mengikis habis praktik korupsi di badan-badan usaha milik negera (BUMN), kini sampai pada ide menempakan para pegawai KPK. Sebab diharapkan mereka dapat menularkan sikap anti-korupsi di tempat-tempat mereka ditugaskan.

Menanggapi itu, Koordinator Law Enforcement Watch Hudi Yusuf mengatakan, tidak ada masalah. Sebab menugaskan pegawai KPK untuk mengisi jabatan di BUMN sah-sah saja. Namun ditegaskannya, yang boleh ditempatkan itu adalah mantan pegawai KPK.

"Kalau alumni KPK,  itu terserah," kata Hudy seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/5).

Hal tersebut, sambung Hudi, semata untuk tetap menjaga indpendensi lembaga anti rasuah itu. "Kalau masih bersetatus pegawai KPK lalu yang gaji BUMN, bagaimana bisa menularkan semangat anti korupsi, kan masih satu atap," ujarnya.

Pandangan lain disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Baginya wacana pegawai KPK masuk dalam jabatan di BUMN harus melalui kajian atau penelitian menyeluruh. Pasalnya, Neta menjelaskan, sejak berdiri, KPK di-support oleh oleh institusi negara, personelnya merupakan ASN mulai dari Polri, Kejaksaan, BPK, BPKP dan lainnya.

Para ASN itu secara periodik bergantian bertugas di KPK dan kemudian kembali ke instansi awalnya. Pertanyaannya, apakah sekembalinya mereka dari KPK membawa warna baru ke institusi awalnya, misalnya menularkan semangat anti korupsi?, selama ini belum ada penelitian soal itu,” kata Neta.

Itu artinya jika ada gagasan pegawai KPK bisa juga dipindahkan ke instansi lain sesuai kepentingan negara, perlu diteliti sejauh mana dampak kembalinya para ASN ke instansi awalnya setelah bertugas di KPK.

Jika tidak membawa perubahan bagi penularan semangat anti korupsi tentu harus menjadi tanda tanya. Artinya, sebelum proses pemindahan ASN KPK ke BUMN atau instansi pemerintah lainnya perlu ada penekanan misi kepindahan itu,” jelas Neta.

Menurutnya perlu ada pemantauan terus menerus dan evaluasi agar getok tular semangat anti korupsi itu benar-benar bisa terjadi.

Jangan sampai kepindahan tersebut tidak membawa dampak apapun dan jangan sampai ASN KPK yang pindah ke BUMN malah terciduk KPK karena diduga terlibat korupsi,” demikian Neta. [ida]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00