Lusa.. Jangan Sahkan RKUHP

Hukum  SENIN, 06 MEI 2019 , 07:43:00 WIB

Lusa.. Jangan Sahkan RKUHP
RMOLSumsel. Lusa, 8 Mei 2019, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dijadwalkan akan disahkan. Padahal masih ditemukan belasan persoalan, yang masih memerlukan pembahasan.

Pemerintah-DPR sepakat RKUHP sudah rampung 99 persen,  sehingga besok lusa akan disahkan. Keputusan tersebut dinilai sebagian kalangan tergesa-gesa karena tidak melibatkan aliansi masyarakat.

Dalam perbincangan yang diselenggarakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama Komnas HAM dan Ombudsman RI menyatakan sikap bahwa pemerintah dan DPR RI terlalu tergesa-gesa akan mengesahkan RKUHP yang dinilai masih banyak permasalahan pada pasal-pasal hukum pidana yang akan disahkan.

Peneliti dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR) yang juga perwakilan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Maidina Rahmawati mengatakan terdapat 18 poin permasalahan yang dicatat pihak Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Pertama, terdapat permasalahan pada pola penghitungan pidana yang telah di klaim oleh pemerintah tanpa adanya penjelasan secara detail kepada masyarakat.

Kedua, terdapat masalah pengaturan hukum di masyarakat dimana akan memberikan dampak ketidakpastian hukum kepada masyarakat.

Ketiga, masih adanya hukuman pidana mati yang seharusnya dihapuskan.

Keempat, minimnya pemidanaan yang tidak jelas dengan syarat yang ketat sehingga tidak dapat mengatasi kepadatan di Lapas ataupun Rutan.

"Kelima tindak pidana korporasi masih tumpang tindih antarpasal dalam RKUHP," ucap Maidina.

"Keenam pasal makar masih merujuk pada makna asli sebagai serangan. Selanjutnya, terdapat pasal yang mengkriminalisasi promosi alat kontrasepsi yang sebenarnya bertentangan dengan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS," lanjutnya.

Selanjutnya pasal-pasal yang di bahasa pada RHUKP terdapat pasal yang mengkriminalisasi pihak tertentu yang bertentangan dengan kebijakan lainnya, yakni mengkriminalisasi bentuk persetubuhan di luar perkawinan yang dinilai dapat melanggengkan perkawinan pada anak.

Terdapat masalah kriminalisasi aborsi, dimana tidak adanya pengecualian yang terdapat pada UU Kesehatan. Terdapat pasal karet yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat termasuk kebebasan Pers.

Tak hanya itu, terdapat juga pengaturan tindak pidana penghinaan yang masih dinyatakan dapat di pidana penjara sebagai hukuman. Selanjutnya, terdapat pasal penghinaan agama yang dinilai juga tidak dapat menjamin kepentingan HAM untuk memeluk agama serta menjalankan agamanya dan pasal-pasal lainnya yang dinilai masih banyak permasalahan.

Ke-18 permasalahan tersebut didapatkan dari draft sidang terbuka yang diselenggarakan pada 28 Mei 2018 hingga draft internal Pemerintah terakhir pada 9 Juli 2018  yang lalu.

Menurut peneliti ICJR, permasalahan tersebut seharusnya tidak lagi termuat dalam RKUHP jika pemerintah bersama DPR RI telah selesai membahasnya secara internal.

Tak hanya itu, peniliti ICJR juga menemukan sembilan agenda rapat internal yang tidak dapat diakses oleh publik. Sehingga, Pemerintah dan DPR RI telah mengklaim telah menyelesaikan pembahasan tersebut hingga 99 persen.

"Publik juga tidak pernah mengetahui siapa saja pihak yang disertakan dalam rapat tersebut, apakah lembaga negara terkait juga dilibatkan. Lantas Pemerintah dan DPR secara tiba-tiba mengklaim RKUHP telah selesai 99 persen dan siap disahkan. Proses ini jelas menunjukkan ketidakterbukaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang wajib bersifat transparan dan terbuka," tegasnya seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/5).

Sehingga, Aliansi Nasional Reformasi KUHP memiliki tiga tuntutan terhadap Pemerintah dan DPRI terkait RKUHP.

"Kami menuntut pemerintah dan DPR tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP karena RKUHP masih memiliki banyak permasalahan. Pemerintah dan DPR pada masa sidang ke-V harus membuka semua perkembangan pembahasan RKUHP yang telah dilakukan," terang Meidina.

"Selama masa sidang ke lima, setiap pembahasan RKUHP baik di Pemerintah ataupun gabungan dengan DPR harus dilaksanakan secara terbuka untuk publik karena RKUHP mengatur secara luas aspek hidup masyarakat yang berkaitan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia," pungkasnya. [ida]

Komentar Pembaca
SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SBY Ziara Kemakam Ani Yudhoyono

SENIN, 10 JUNI 2019 , 14:31:00

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

Usai Ricuh, Pasar Tanah Abang Kembali Ramai

MINGGU, 26 MEI 2019 , 14:34:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00