Soal People Power, JAKI Kecam Moeldoko

Politik  MINGGU, 21 APRIL 2019 , 14:35:00 WIB

Soal People Power, JAKI Kecam Moeldoko
RMOLSumsel. Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) mengecam pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tentang pengerahan people power. JAKI menilai, Moeldoko berlebihan merespon gerakan people power-nya Amien Rais.

Moeldoko menegaskan, aparat siap dikerahkan jika terjadi gerakan people power.

"Tadi malam saya membaca pernyataan Moeldoko yang mengancam gerakan people power, dengan tindakan tegas TNI-Polri. Hati-hati Pak Moeldoko, jangan over acting karena akan jadi bumerang dirinya sendiri," ujar Koordinator Eksekutif JAKI Yudi Syamhudi Suyuti dalam keterangannya yang diberitakan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu (21/5).

Menurut Yudi, Moeldoko seolah mempersepsikan orang-orang yang menyuarakan gerakan people power tidak paham konstitusi.

"Kami ini orang-orang yang paham tentang konstitusi, demokrasi dan hukum internasional. Tentu kami tahu koridor hukum dan bagaimana hak-hak kedaulatan diperjuangkan," imbuhnya.

Yudi menilai wajar rakyat protes jika KPU melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Dan cara memprotesnya adalah mendesak KPU untuk menghitung ulang C1 nya. Tentu untuk mendesak KPU, diperlukan kekuatan massa. Selama tidak merusak atau destruktif, people power sah dalam prosedur demokrasi," terangnya.

Justru, lanjut dia, berbahaya itu menghasut rakyat dengan menggunakan instrumen TNI dan Polri yang bisa mengarah pada pembantaian. Jika ini terjadi,
Yudi mengingatkan, dalam hukum internasional, dapat dikenakan hukuman kejahatan agresi dan konsekuensi hukumannya adalah seumur hidup.

"ICC (International Criminal Court) yang merupakan jaringan JAKI bisa kami laporkan masalah ini. Dan ketika kami melaporkan, Dewan Keamanan PBB dapat bergerak untuk menangkap otak kriminal kejahatan internasional tersebut," tegas Yudi.

Moeldoko kembali diingatkannya untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

"Apalagi dulu pernah ada operasi sajadah yang diindikasi dipimpin Moeldoko dengan sangat represi dan melanggar HAM," ungkit Yudi. [ida]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00