PAD Meningkat

Angka Kemiskinan Palembang Masih 2 Digit

Politik  SENIN, 15 APRIL 2019 , 21:20:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Angka Kemiskinan Palembang Masih 2 Digit
RMOLSumsel. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan di kota Pempek menjadi 1 digit, sesuai keinginan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palembang, yang dipimpin Wakil Walikota Palembang, hari ini, Senin (15/4/19 di Ruang Rapat Bappeda Litbang Palembang.

"Saat ini sudah terjadi penurunan kemiskinan di Palembang, namun penurunannya masih dalam grafik yang landai. Kedepan saya minta target kedepannya penurunan jumlah kemiskinan dapat terjadi signifikan dan lebih baik lagi," imbuhnya.

Fitri mengajak seluruh pihak untuk melakukan aksi tindakan tidak hanya terbatas pada rapat saja. Menurutnya tindakan nyata melalui aplikasi program penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan hingga satu digit.

Selain membahas tentang kemiskinan, pada Rakor tersebut Fitri juga mengajak seluruh pihak untuk pula memperhatikan persoalan kesehatan di masyarakat. Ditegaskannya, penerimaan pelayanan kesehatan di masyarakat melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat harus pula menjadi prioritas bersama.

"Mari bersama-sama kita menuntaskan kemiskinan yang ada di Palembang serta mampu mewujudkan visi Palembang Emas Darussalam 2023," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Heri Aprian menerangkan, saat ini angka kemiskinan di Kota Palembang masih diatas 10%, yakni 10,95%.

Meski terjadi penurunan, namun angka tersebut masih belum sesuai target seperti yang diharapkam Wakil Walikota.

"Untuk Basis Data Terpadu (BDT) kita sudah menurun 108 ribu KK dari sebelumnya 111 ribu KK. Tapi Wakil Walikota minta angkanya dibawah 10%," terangnya.

Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin, Aprilita, upaya yang kini dilakukan Dinsos adalah dengan melakukan pemutakhiran data.

Dimana, sejak Agustus 2018 pemuktahiran data langsung perombakan dan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) serta dilanjutkan kembali sampai bulan Mei 2018 sudah dilakukan verval dilanjutkan kembali sampai bulan November 2018

"Sudah tiga kali verval, dan dari Agustus sampai Mei kita konsen ke data, akhirnya angka kemiskinan kita 108 ribu KK atau angka kemiskinan kota Palembang di angka 10,95% dari sebelumnya hampir 12%," terangnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sejak 2018 juga, Dinsos Kota Palembang juga telah merubah cara menghitung angka kemiskinan, dari persentil ke perdesil.

"Jika selama ini menggunakan motode persentil kurang begitu menyentuh, maka sejak tahun 2018 kita menggunakan pola penghitungan dengan perdesil dan itu berdasarkan ketentuan dari pusat," ungkapnya.

Heri menerangkan, bantuan yang diberikan pemerintah, menjadi salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan saat ini. Baik itu perhatian dari Walikota, maupun bantuan yang diberikan pemerintah pusat.

Selain bantuan yang diberikan, salah satu instrumen yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Palembang adalah, dengan pendataan yang dilaksanakan Dinas Sosial.

Dimana, berdasarkan aturan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2011 tentang pengentasan kemiskinan. Dimana, data BDT yang dimiliki sekarang merupakan data tahun 2015.

Yang masuk dalam data BDT ini, merupakan penerima bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

"Seiring dengan kemajuan Kota Palembang, banyak penerima bantuan tersebut keluar, dikarenakan sudah banyak yang mampu, sebab itulah kita dari Dinsos melakukan pendataan ulang, yang dibiayai oleh Pemkot Palembang," ulasnya.

Heri menambahkan, saat ini sedang berjalan pendataan yang dilakukan Dinsos Palembang. Dimana, setelah melakukan pendataan maka akan dilakukan verifikasi dan validasi.

"Sekarang ini pendataan sedang berjalan. Tinggal nanti di bulan April akan kita lakukan pencacahan, untuk memverifikasi BDT di tahun 2015," terangnya.

Heri mengatakan, pendataan verval yang dilaksanakan pihaknya menjadi langkah untuk menurunkan angka kemiskinan, baik penerima PKH an BPNT.

Dimana, usai mendapatkan data BDT terbaru, itulah yang akan kita serang bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

"Pengentasan kemiskinan ini bukan hanya tugas ketua, sekretaris termasuk dirinya. Seperti, ada yang butuh bedah rumah ada PU, UMKM ada Dinas Koperasi dan UKM termauk perdagangan," tuturnya.

Untuk mendapatkan data warga miskin, Dinsos menggunakam kriteria seperti 14 kriteria yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik).

"Para pencacah itu, sebelumnya sudah di Bimtek oleh BPS," ujarnya. [sri]



Komentar Pembaca