Capaian Bidang Pencegahan Korupsi Palembang Masih Rendah

Ragam  JUM'AT, 22 MARET 2019 , 22:57:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Capaian Bidang Pencegahan Korupsi Palembang Masih Rendah

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Untuk pencapaian di bidang pencegahan Korupsi, Palembang berada di peringkat ke-7. Dengan rata-rata nilai capaian untuk kegiatan atau tindak lajnut aksi di pencegahan korupsi, rata-ratanya naik 64%, meski jika dibanding rata-rata nasional angka tersebut masih rendah.


Hal itu disampaikan Tim Pencegahan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juned Juanidi, pada kegiatan Monitor Tindak Lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Palembang yang dilaksanakan.

"Memang jika dibanding rata-rata nasional angka tersebut diatas rata-rata nasional, tetapi sebagai sebuah ibu kota Provinsi, hal itu sangat disayangkan," ungkapnya di Parameswara Setda Kota Palembang, Jumat (22/3/2019).

Untuk perencanaan dan penganggaran, harus terus didorong secara nasional, namun hal itu harus melalui tim nasional pencegahan korupsi, seperti yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

"Silakan, dengan sistem apapun yang diputuskan Walikota, silakan dilaksanakan dan semuanya  harus berjalan. Jangan sampai Bappeda mempertahankan sistem A, BPKAD mempertahankan sistem B, karena jika semuanya seperti itu, sampai kiamatpun tidak akan terintegrasi, jika sampai OPD masing-masing berpegang pada pendiriannya," ungkapnya.

Sebenarnya, dengan kekuasaan dan kewenangannya Walikota bisa memutuskan, bagaimana agar semua sistem diitegrasikan.

"Itu yang akan kami laksanakan juga secara nasional, yang berkaitan dengan pencegahan korupsi secara nasional," ujarnya.

Sementara itu, pada monitoring koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi tahun 2019, Pemkot Palembang berharap KPK dapat mendampingi program kerjanya lebih intensif lagi.

Baik itu dalam monitoring koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi tahun 2019 ini membahas pendapatan, aset dan sumber PAD Kota Palembang.

"Sebagai ibu kota Provinsi, ini sangat disayangkan. Untuk itu, kita minta Pemkot Palembang serius. Agar hal ini segera direalisasikan," imbuhnya.

Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, mudah-mudahan dengan pendampingan dari KPK ini dapat menjadi evaluasi terkait kinerja triwulan pertama tahun 2019 untuk memenuhi target capaian pendapatan asli daerah (PAD) 2019.

"Kami berharap pendampingan ini lebih intens lagi, jangan sebulan atau dua bulan sekali namun seminggu sekali," tuturnya singkat. [irm]



Komentar Pembaca
Jika KPU Tak Netral, People Power Bisa Terwujud
Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

Warga Madura Tawarkan Senjata Untuk La Nyalla

SENIN, 22 APRIL 2019 , 15:00:00

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

Demokrat Masih Bersama Prabowo-Sandi

JUM'AT, 19 APRIL 2019 , 21:00:00