Punya E-KTP, Orang Asing Mau Nyoblos Tolak Saja

Politik  KAMIS, 07 MARET 2019 , 13:16:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Punya E-KTP, Orang Asing Mau Nyoblos Tolak Saja

Rahmat Hidayat / RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu (OKU) menghimbau kepada seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar lebih teliti lagi dalam menerima usulan nama untuk dimasukan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Demikian disampaikan Komisioner KPU OKU Divisi Perencanaan dan Data, Rahmat Hidayat. 


Ini ditekankan berkaitan dengan viralnya informasi dimana di salah satu daerah banyak Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam DPT karena telah memiliki E-KTP. 

 

Kata Rahmat, hal tersebut terjadi dimungkinkan adanya ketidaktahuan anggota PPS setempat terkait E-KTP.

Memang menurut dia, sejatinya warga negara asing bisa mendapatkan KTP Elektronik sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi dan kependudukan. 

 

Pada pasal 63 ayat (1) jelas tertulis, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP Elektronik.

"Walau demikian bukan berarti WNA tersebut mempunyai hak pilih. Pasal 198 ayat (1) pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu jelas mengatakan warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara  sudah genap berusia 17 tahun, atau telah menikah atau sudah pernah menikah mempunyai hak pilih. Jelas disana ditulis warga negara Indonesia. Berarti WNA tidak ada hak pilih," tegas Rahmat.

Dijelaskan Rahmat, pada UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi dan kependudukan juga jelas tertera di pasal 1 ayat 6, dimaba orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.

 

"Kan sudah jelas WNA bukan orang Indonesia, jadi tidak mempunyai hak suara. Nah untuk anggota PPS silahkan lihat di kolom kewarganegaraan di KTP elektronik orang yang ingin terdaftar di DPT. Jika WNI silakan tampung, tapi kalau WNA otomatis ditolak saja," kata Rahmat.

Rahmat juga menegaskan jika di Kabupaten OKU, tidak ada WNA yang berada di DPT.

 

"Sudah kita cek di 14 Kecamatan yang ada di OKU tidak ada satupun WNA yang terdaftar di DPT," pungkas Rahmat. [irm]

 



Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

Jelang Putusan MK, JK Temui SBY..

RABU, 26 JUNI 2019 , 17:10:00

JAPFA Bantu Korban Banjir

JAPFA Bantu Korban Banjir

SELASA, 25 JUNI 2019 , 11:30:00

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

Audiensi Panglima dan Wasekjen PBB

SELASA, 25 JUNI 2019 , 23:44:00