Pansus V DPRD Sumsel Beri Catatan Dua Raperda

Perjuangkan Penghapusan Denda BPJS

Politik  JUM'AT, 22 FEBRUARI 2019 , 14:45:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Perjuangkan Penghapusan Denda BPJS

Pansus V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Hasil Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Sumsel ke Kementrian Pendidikan dan Kementrian Kesehatan RI beberapa waktu lalu, Pansus V memberikan beberapa catatan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Sumsel.

Menurut Pansus V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli untuk Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Sumsel ada beberapa catatan yang didapati dari kunjungan pihaknya ke Kementrian Pendidikan.

Catatan tersebut, yaitu pertama untuk program sekolah gratis tidak akan berlaku lagi di Sumsel gratis 100%. Akan ada beberapa katagori Sekolah khususnya SMA dan SMK yang di bawah kewenangan Provinsi sesuai UU 23 tahun 2014 maka ada SMA unggulan berbayar, SMA Berasrama  Gratis dan SMA Reguler yang 100 % di biayai oleh APBD Provinsi Sumsel.

Catatan kedua yaitu, dengan adanya PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan maka pihak sekolah dapat melakukan penarikan sumbangan di sekolah.

Ketiga, dalam rangka melibatkan pihak ketiga maka sekolah dapat membentuk komite sekolah sesuai dengan permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melibatkan wali siswa yang ada di sekolah tersebut.

"Hal ini sudah berjalan di provinsi Jawa Timur dengan membuat perda pendidikan partisipatif yang melibatkan pihak ketiga, perusahaan yang ada di daerah tersebut untuk bersama membangun sekolah," kata Syaiful Padli, Jumat (22/2).

Sedangkan raperda Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Sumsel, catatannya yaitu pertama, sejak adanya Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional maka daerah tidak diperkenankan membuat asuransi di daerah seperti Jamsoskes Sumsel Semesta yang dulu ada. Dimana masyarakat dengan hanya bermodal KTP dan KK bisa berobat gratis ke rumah sakit, saat ini kebijakan tersebut tidak berlaku lagi.

Syaiful melanjutkan, catatan kedua dari hasil kunjungan Pansus V ke Kementrian Kesehatan RI, yaitu perda Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Sumsel dibuat salah satunya untuk mengakomodir masyarakat yang tidak mampu agar bisa mendapatkan kartu kesehatan gratis baik dalam bentuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN ataupun PBI APBD.

Catatan terakhir, yaitu dengan adanya perda tersebut di harapkan BPJS bisa memberikan kepastian terhadap warga yang belum memiliki kartu BPJS Gratis agar bisa dipercepat proses pembuatan kartunya. Sehingga tidak harus menunggu 14 hari dan diharapkan adanya kebijakan penghapusan denda untuk warga yang tidak mampu yang selama ini bisa membayar mandiri tapi kemudian karena kondisi ekonomi terjadi penunggakan, maka Pansus V mengusulkan adanya kebijakan khusus terhadap hal tersebut.

Politisi PKS ini menambahkan, beberapa catatan tersebut akan disampaikan Pansus V DPRD Sumsel pada rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (25/2) pekan dekan.

"Semoga raperda ini bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dan jaminan kesehatan khususnya untuk warga yang tidak mampu agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan," pungkas caleg DPRD Sumsel Dapil Palembang 1 ini. [sri]












Komentar Pembaca
Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

Ini Skenario Gerindra Masuk Kabinet

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 21:08:45

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

Prabowo Tawarkan Pertumbuhan Ekonomi Double Digit

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 22:28:40

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

Prabowo Cocok Jadi Wantimpres

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 , 14:25:41

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

Minta Hujan, Ribuan Jamaah Sholat Istisqo

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 , 09:15:00

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

Asap Membumbung Tinggi Radius 2 KM

JUM'AT, 20 SEPTEMBER 2019 , 15:20:00

Tinjau Manokwari

Tinjau Manokwari

JUM'AT, 23 AGUSTUS 2019 , 07:12:00