Spanduk Presiden Pilihan Ulama Dapat Memicu Pertentangan

Politik  SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 22:50:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Spanduk Presiden Pilihan Ulama Dapat Memicu Pertentangan

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (RI), Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kolonel Inf Jefri Buang/rmolsumsel

RMOLSumsel. Meski kondisi Kota Palembang berada dalam posisi aman dan kondusif jelang Pemilihan Presiden Republik Indonesia (RI), namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian Kementerian Pertahanan terkait isu yang dianggap dapat menimbulkan pertentangan, yang berpotensi terhadap kondusifitas kota ini.

Salah satunya, ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (RI), Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kolonel Inf Jefri Buang, terkait keberadaan spanduk salah satu calon presiden yang bertuliskan pilihan ulama.

"Dari apa yang disampaikan temen-temen saat rapat koordinasi perkembangan situasi di Daerah khususnya di Palembang, sejauh ini situasinya masih kondusif. Haya saja ada beberapa yang menjadi perhatian dan kalau kita tidak cerdas melihatnya, kita akan terbawa dan terkotak-kotak. Jika kita sudah terkotak-kotak, apapun yang dilakukan orang sebelas selalu dibilang tidak bagus," ungkapnya, Selasa (19/2/19).

Jefri mengatakan, saat ini isu yang paling berkembang, banyak berkisar pada perekonomian, seperti harga mahal macam-macamlah, pembangunan infrastruktur, saya kira wajar-wajar sajalah untuk menyampaikan itu, tapi harus berdasarkan data.

Khusus di Palembang, meski tidak melihat adanya isu yang kuat soal agama dan ras, namun ada beberapa hal yang dapat memicu pertentangan, seperti keberadaan spanduk calon presiden yang bertuliskan pilihan ulama.

"Untuk isu ras dan agama, kalau melihat sih belum. Tetapi dari bacaan spanduk bisa kebaca. Seperti yang saya lihat ada spanduk ini pilihan ulama. Padahal jika kita sadari, disebelah sana ada ulama, disini ada ulama. Dan justru itu yang dapat memicu pertentangan," ulasnya.

Jefri berharap, hal-hal yang dapat memicu pertentangan dapat dihindari. Karena jelang Pilpres suhu politik yang meningkat dapat berpotensi pertentangan terkait isu agama. Jika hal itu terjadi maka masyarakat sendiri yang akan merasakan dampaknya.

"Siapa yang akan merasakan, ya masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat akan terkotak," ujarnya.

Saat ini Pilkada DKI Jakarta, ungkap Jefri, rasanya itu masih ada sampai sekarang. Dan ini sepertinya mau diulangi lagi di Pilpres 2019.

"Saat ini kita mudah dipecah-pecah. Karena itu tadi, masuknya lewat agama," cetusnya.

Untuk mencegah perpecahan yang masuk lewat agama, peran penyuluh-penyuluh yang ada di kelurahan, ini dapat diaktifkan untuk dapat menyampaikan hal-hal yang positif.

Dia menghimbau jangan mudah terbawa dengan berita-berita yang negatif. Karena jika hal ini tidak dapat diantisipasi, tidak dilakukan penyuluhan ke masyarakat secara cepat, maka masyarakat, khususnya yang ada di desa, ditakutkan akan terprovokasi.

"Masyarakat di desa kan mana tau, jadi mudah di provoksi, tingkat kecerdasan dan kalau mereka tidak cerdas melihat berita serta mendengar sesuatu terprovokasi dia. Kalau sudan terprovokasi apapun akan dikerjakan sama dia," terangnya.

Jefri berharap penyuluh-penyuluh yang ada di pemerintahan daerah dapat dioptimalkan. Aparat keamanan TNI dan Polri sudah bekerja. Hal itu tentu memerlukan bantuan dari yang lain.

"Tanpa ada bantuan dari teman-teman yang lain juga susah," tandasnya. [sri]




Komentar Pembaca