Prolegnas RUU Permusikan

Bawa Pengaruh Negatif Budaya Asing Pasal Karet

Seleb  JUM'AT, 01 FEBRUARI 2019 , 23:50:00 WIB

Bawa Pengaruh Negatif Budaya Asing Pasal Karet

Anang Hermansyah/NET

RMOLSumsel. RUU Permusikan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019 membuat banyak berharap dunia permusikan kedepan menjadi lebih baik. Namun beberapa substansi materi di RUU tersebut masih menuai kritikan.
Inisiator sekaligus anggota DPR.  Anang Hermansyah menyambut positif kritik dan tanggapan atas RUU Permusikan.

"Ini berarti ada kepedulian dari stakeholder atas keberadaan RUU ini," ujar Anang di Jakarta, Jumat (1/2).

Anang menjelaskan, kronologi RUU Permusikan bermula dari Kaukus Parlemen Anti Pembajakan yang ia inisiasi bersama politisi lintas fraksi pada enam bulan pertama saat menjadi anggota DPR pada Maret 2015.

"Saat itu kita keliling ke berbagai pihak. Mulai Presiden, Kapolri, Jaksa Agung termasuk on the spot ke Glodok terkait dengan pemberantasan pembajakan di ranah musik," ulas Anang yang juga dikenal sebagai musisi.

Dalam perjalanannya, imbuh Anang, efektivitas patroli pemberantasan bajakan oleh aparat kepolisian tidak efektif di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan ide urgensi regulasi terkait dengan eksistensi musik di Indonesia.

"Berawal dari masukan dan diskusi dengan melibatkan banyak pihak memunculkan ide dibutuhkan regulasi berupa RUU Tata Kelola Musik. Namun pada akhirnya nomenklatur yang dipilih adalah RUU Permusikan," tambah Anang.

Pada pertengahan 7 Juni 2017, masih kata Anang, komunitas musisi dan stakeholder yang tergabung dalam Kami Musik Indonesia (KAMI) datang ke Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan keberadaan regulasi di bidang musik.

"Saat itu, 10 fraksi di DPR bulat mendukung keberadaan RUU Permusikan. Tidak hanya mendukung, DPR berkomitmen sebagai pihak yang menginisiasi RUU Permusikan. Momentum itu membuktikan, musik menyatukan sekat-sekat perbedaan politik," urai Anang.

Setahun berikutnya, menurut dia, perjalanan RUU Permusikan mengalami kemajuan. Kala itu memunculkan diskusi apakah RUU Permusikan muncul dari Komisi X atau Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Seiring keberadaan UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 105 ayat (1) huruf d yang isinya memberikan kewenangan kepada Baleg DPR untuk mengusulkan sebuah RUU. Sebelumnya, kewenangan mengajukan RUU hanya dimiliki komisi, aggota DPR dan DPD RI.

"Akhirnya RUU Permusikan diusulkan oleh Baleg melalui Badan Keahlian Dewan (BKD) yang terdiri dari para ahli dan birokrat DPR," jelas Anang.  

BKD lantas meminta pendapat dari berbagai stakeholder terkait dengan materi yang terkandung dalam RUU tersebut. "Meski tentu tidak semua pihak diminta pendapat dan masukan. Maklum saja, itu baru draft, baru rancangan," imbuh Anang.

RUU Permusikan tertanggal 15 Agustus 2018 yang saat ini beredar di publik, kata Anang,  merupakan usulan inisiatif DPR yang berasal dari BKD DPR.

"Nah, pada sidang paripurna DPR pada 31 Oktober 2018, RUU Permusikan resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2019," terang Anang.

Musisi asal Jember ini mencermati perjalanan RUU Permusikan ini tergolong cepat.

"Saya melihat kuncinya terletak pada kesamaan ide antara stakeholder musisi bersama DPR. Teorinya, ini tidak mudah, karena DPR merupakan lembaga politik, tapi kenyatannya semua dimudahkan," jelas Anang.

Sejumlah materi yang dikritisi sejumlah pihak di antaranya yang tertuang di Pasal 5 RUU Permusikan dinilai akan mengengkang kreativitas para musisi.

Anang berpendapat, dalam pembuatan sebuah UU yang baik, harus berlandaskan pada tiga landasan yakni landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Isu kebebasan berekspresi yang disandingkan dengan norma di Pasal 5, kata Anang, harus dikembalikan pada ketentuan tentang HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 28 huruf j ayat (2).
 
Kendati demikian, Anang juga memiliki catatan terkait Pasal 5 RUU Permusikan, khususnya di huruf f yang isinya "membawa pengaruh negatif budaya asing". Dalam penilaian Anang, ketentuan ini yang justru berpotensi menjadi pasal karet karena tidak jelas ukuran yang dimaksud.

"Belum lagi syarat sertifikasi yang harus dimiliki jika musisi hendak tampil di pentas internasional. Tapi, apapun masukan dari stakeholder sangat berarti dalam proses pembahasan RUU ini," tandas Anang, diberitakan RMOLNetwork.[sri]

Komentar Pembaca
Nada Dari Nadi Dhani

Nada Dari Nadi Dhani

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 21:00:00

Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

Soal Lahan, Jusuf Kalla Bela Prabowo

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 19:00:00

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

Hilmar Farid - Kebudayaan Bab II (Bag.2)

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 , 10:00:00

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

SENIN, 28 JANUARI 2019 , 08:43:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

IBADAH IMLEK

IBADAH IMLEK

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 , 13:10:00