DPRD: Verifikasi Ulang Penerima PKH Tak Jalan

Sosial  KAMIS, 10 JANUARI 2019 , 15:47:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

DPRD: Verifikasi Ulang Penerima PKH Tak Jalan
RMOLSumsel.  Usai melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Sosial RI, DPRD Sumsel menilai tidak tepatnya sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), karena tidak dilakukan verifikasi ulang penerima PKH oleh pihak kabupaten/kota.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB,  banyak pemerintah desa dan kelurahan terutama di Sumsel tidak terlibat dalam pendataan PKH.

Namun yang menjadi permasalahan verifikasi ulang  PKH yang dilakukan setiap bulan Mei dan November tidak berjalan di tingkat kabupaten/kota lalu ke Provinsi yang seharusnya dilaporkan ke pusat. Namun data yang keluar tidak diperbaharui atau tetap menggunakan data lama.

Ada dugaan penyaluran PKH tidak tepat sasaran, padahal warga tersebut tidak layak lagi mendapatkan PKH, kita minta ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri antara Mendagri dan Mensos, terkait dengan bantuan-bantuan masyarakat miskin termasuk PKH,” katanya, Kamis (10/1).

Apalagi dengan data yang tidak jelas tersebut, akhirnya banyak yang mubazir dan tidak tepat sasaran.

Verifikasi  ulang data itu kewajiban bupati dan walikota  serta Gubernur yang menggerakkan perangkat tingkat bawah sampai ke desa dan kelurahan, jika pihak desa dan kelurahan tidak melakukam verifikasi ulang data PKH itu mereka bisa dituntut ,” katanya.

Selain itu data PKH Pusat hanya menerima saja namun banyak kabupaten dan kota mengabaikan verfikasi ulang dana PKH sehingga tidak tepat sasaran untuk penerimanya.

Kabupaten dan kota itu selama ini tidak menganggarkan verifikasi data ulang PKH untuk tingkat desa dan kelurahan, sedangkan itu kewajiban, makanya kita minta ada SKB dua menteri sehingga tidak ada lagi alasan kabupaten, kota dan provinsi tidak menganggarakan untuk verifikasi PKH, kalau masih bandel mereka bisa masuk penjara, selama ini surat dari Mensos bisa diabaikan  saja, karena tidak bisa masuk dalam ranah kebijakanpemerintahan tapi kalau surat dari Mendagri takutlah Gubernur, walikota dan bupati,” pungkasnya. [ida]

Komentar Pembaca
Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

Tiga Kartu Jokowi Untuk Proyek

SELASA, 19 MARET 2019 , 19:00:00

Rapat Timses Bocor, Jokowi Sudah Enggak Laku

Rapat Timses Bocor, Jokowi Sudah Enggak Laku

SELASA, 19 MARET 2019 , 13:00:00

TNI Layani 4.153 Pengungsi Banjir Sentani

TNI Layani 4.153 Pengungsi Banjir Sentani

SELASA, 19 MARET 2019 , 08:00:00

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

SENIN, 28 JANUARI 2019 , 08:43:00

Woow.. Ahok Salam 3 Jari

Woow.. Ahok Salam 3 Jari

KAMIS, 24 JANUARI 2019 , 11:16:00

IBADAH IMLEK

IBADAH IMLEK

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 , 13:10:00