Pengelolaan Keuangan Kementan Diapresiasi KPK Dan BPK

Ekonomi  SABTU, 05 JANUARI 2019 , 23:59:00 WIB

Pengelolaan Keuangan Kementan Diapresiasi KPK Dan BPK

ILUSTRASI

RMOLSumsel. Pengelolaan administrasi keuangan yang akuntabel pernah mengantarkan Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2016 dan 2017.

Dua predikat tersebut menjadi sejarah baru Kementan karena selama ini belum pernah mendapat predikat serupa dari Badan Pemeriksa Keuangan.


"Dengan demikian penyalahgunaan anggaran dan korupsi dengan sistem pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) e-katalog tidak mungkin dilakukan di Kementan," ujar Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan kepada redaksi, Sabtu (5/1).

Tak hanya itu, lelang pengadaan barang secara elektronik di Kementan juga diadakan oleh LKPP. Di mana, LKPP bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Sesuai audit BPK terkait pengadaan alat sistem pertanian tahun 2015 ternyata diketahui tidak ada temuan kerugian negara pada Audit PDTT BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja tahun anggaran 2014, 2015 dan semester I-2016. Audit langsung dilakukan di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan pada 2017 lalu.

"Secara prinsip Kementan apresiasi bagi KPK, kejaksaan dan kepolisian atas kerja samanya selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan, jajaran Kementan langsung mengundang KPK sebagai upaya pembuktian bahwa lembagaya sangat akuntabilitas, dalam hal ini soal penggunaan anggaran serta upaya pencegahan penyelewengan," papar Justan.

Keseriusan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjalankan pemerintahan yang bersih juga mendapat apresiasi KPK berupa penghargaan sebagai Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik katagori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2017 dan 2018.

"Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Justan.

Kementan sendiri telah menjalin kerja sama secara intens dengan KPK sejak 2015. Di mana, lembaga anti rasuah menempatkan satgas di Kementan. Sejak saat itu pula ancaman pemecatan terus bergulir bagi oknum pegawai Kementan yang bermain anggaran hingga penyalahgunaan wewenang.

"Kementan di bawah Amran Sulaiman sudah memecat dua eselon satu yang terindikasi korupsi. Kementan juga mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum," jelas Justan.

Selain itu, Menteri Amran telah melakukan blacklist 15 importir nakal dan memantau 21 perusahaan yang diketahui terlibat praktik impor ilegal. Demosi pegawai besar-besaran juga kerap dilakukan terhadap pegawai yang tidak disiplin dan tidak kompeten.

Terpisah, pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Trilogi sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Watch Muhamad Karim menilai bahwa keberanian Menteri Amran menabuh genderang perang melawan mafia pangan patut diacungi jempol.

Pasalnya, salah satu masalah yang kerap jadi pemicu kisruh suplai pangan di Indonesia ialah mafia yang memanjakan harga dan kolusi dengan pengambil kebijakan impor. Salah satunya mendorong kebijakan impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional.

"Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok tapi hasilnya sudah tampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba," beber Karim.

"Jangan sampai pengamat atau media yang selalu menyerang mentan terlibat dengan mafia besar itu," tambahnya.

Saat ini, Menteri Amran tengah gencar menggalakkan program swasembada pangan untuk beberapa komoditas strategis. Ketegasannya adalah upaya untuk melindungi jutaan rakyat Indonesia, dan karenanya perlu dukungan banyak pihak.
 
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga mengapresiasi kinerja Menteri Amran yang berhasil menekan inflasi bahan pangan dalam empat tahun terakhir dari 10,56 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di akhir 2018, serta menggenjot ekspor pertanian yang mencapai 29 persen. Dia juga memberi acungan jempol kepada Menteri Amran yang mau bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan komitmen memerangi mafia pangan.

"DPR siap mem-back up upaya-upaya yang dilakukan oleh mentan dalam mencapai kedaulatan pangan," kata Bambang beberapa waktu lalu.                                                     

Selain itu, diketahui Menteri Amran telah mendemosi, memutasi dan bahkan memecat lebih dari 1.401 pegawai Kementan termasuk dua pejabat eselon satu karena terindikasi korupsi. Hal itu untuk memastikan Kementan kredibel dan dipercaya untuk menghabisi mafia pangan.

Sejak 2017, Satuan Tugas Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama untuk memberantas mafia pangan dan tindak penyimpangan distribusi. [irm]



Komentar Pembaca
Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

SENIN, 28 JANUARI 2019 , 08:43:00

Woow.. Ahok Salam 3 Jari

Woow.. Ahok Salam 3 Jari

KAMIS, 24 JANUARI 2019 , 11:16:00

IBADAH IMLEK

IBADAH IMLEK

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 , 13:10:00