Kinerja Fiskal Pemerintahan Jokowi Sangat Buruk

OLEH: YUSUF AR

OPINI  MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 , 11:55:00 WIB

Kinerja Fiskal Pemerintahan Jokowi Sangat Buruk
SANGAT diharapkan Pemerintahan Jokowi berhasil meraih target fiskal, yang ditetapkan dalam RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Karena, dengan meraih target fiskal dalam setiap tahun, redistribusi pendapatan nasional dapat dilakukan secara optimal dan fiskal mampu menurunkan rasio utang. Disamping itu, fiskal membuat negara lebih mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Antara lain, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesempatan mendapatkan pendidikan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, negara lebih mampu untuk menanggung fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistim jaminan sosial yang berkualitas untuk memberdayakan warga yang lemah dan tidak mampu.

Kemudian, dengan keberhasilan Pemerintah meraih target fiskal RPJMN 2015-2019 setiap tahun, membuat target pendapatan negara tahun 2019 diperkirakan menjadi sebesar Rp 3.368,0 triliun atau 17,5 persen dari PDB RPJMN 2015-2019.

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal menjadi lebar dan keberlanjutan fiskal ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara, sehingga utang hanya menjadi pelengkap anggaran. Dengan demikian, APBN dapat dengan utang ataupun tanpa utang. Namun kondisi APBN tanpa utang harus didukung oleh kondisi non fiskal berupa surplus transaksi berjalan agar kurs rupiah terhadap USD terkendali.

Dalam realitas, kinerja fiskal Pemerintahan Jokowi sangat buruk, sebab realisasi pendapatan negara dalam empat tahun anggaran selalu dibawah target RPJMN 2015-2019.

Hal tersebut, mengakibatkan target pendapatan negara dalam APBN 2019 hanya sebesar Rp 2.165,1 triliun atau 13,46 persen dari PDB APBN 2019. Atau jauh dari target utama pendapatan negara tahun 2019 sebesar 17,5 persen dari PDB RPJMN 2015-2019 yang diperkirakan sebesar Rp 3.368,0 triliun, dan masih dibawah target minimal sebesar 17,5 persen dari PDB APBN 2019 atau sebesar Rp 2.815,2 triliun.

Di samping itu, kinerja yang sangat buruk dari Pemerintah adalah, target rasio pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar 13,46 persen dari PDB, masih dibawah angka 14,67 persen yang merupakan realisasi dari rasio pendapatan negara tahun 2014.

Penyebab hal tersebut, adalah kegagalan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan secara signifikan, walaupun sudah melaksanakan program tax amnesty. Akibatnya, tax ratio dalam tiga tahun pertama turun setiap tahun. Tahun 2015 tax ratio turun menjadi 10,76 persen dari 10,85 persen tahun 2014, dan tahun 2016 tax ratio turun menjadi 10,35 persen, kemudian tahun 2017 tax ratio turun menjadi 9,9 persen atau yang terendah dalam sepuluh tahun.

Namun demikian, adalah hal yang memprihatinkan dan tidak wajar, ketika Presiden dalam pidato pengantar RUU APBN 2019 mengatakan: Diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan tahun 2018 sebesar 11,6 persen.”

Mengapa hal tersebut tidak wajar, pertama menaikkan target tax ratio menjadi sebesar 12,1 persen dari yang seharusnya 11,0 persen dan 11,6 persen dari yang seharusnya 10,4 persen, dilakukan dengan menambahkan pendapatan SDA/Sumber Daya Alam dalam perhitungan tax ratio yang bertentangan dengan rumus tax ratio yang selama ini digunakan.

Selain itu, hal tersebut sangat bertentangan dengan target tax ratio sebesar 16 persen yang dihitung tanpa pendapatan SDA dalam RPJMN 2015-2019. Kedua, rumus tax ratio yang selama ini digunakan adalah: Persentase dari Penerimaan Perpajakan terhadap PDB, dimana definisi penerimaan perpajakan dan seluruh komponennya dinyatakan secara jelas dalam Pasal 1 UU APBN 2019, dimana pendapatan SDA tidak termasuk didalamnya, karena sudah masuk dalam PNBP/Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketiga, LPI/Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2017 yang dipublikasikan awal April 2018 menghitung tax ratio tahun 2017 sebesar 9,9 persen, angka tax ratio sebesar 9,9 persen dihitung tanpa menambahkan pendapatan dari SDA.

Keempat, dengan tiba-tiba menaikkan tax ratio dari yang seharusnya ataupun menambahkan seluruh pendapatan dari PNBP dalam perhitungan tax ratio sehingga tax ratio APBN 2019 menjadi 13,46 persen adalah hal yang tidak berguna, karena pendapatan negara tidak bertambah.

Kelima, kalau Presiden ingin memasukan pendapatan dari SDA dalam perhitungan tax ratio, seyogianya terlebih dahulu melakukan perubahan: Target tax ratio sebesar 16 persen yang dihitung tanpa pendapatan SDA dalam RPJMN 2015-2019 dan UU APBN 2019 serta UU PNBP.

Sehubungan dengan target pendapatan negara APBN 2019 hanya sebesar Rp. 2.165,1 triliun atau 13,46 persen dari PDB, atau mengalami kekurangan pendapatan Rp. 1.202,9 triliun dari target pendapatan negara RPJMN 2015-2019 yang diperkirakan sebesar Rp. 3.368,0 triliun atau 17,5 persen dari PDB RPJMN 2015-2019.

Ataupun, mengalami kekurangan pendapatan sebesar Rp  650,1 triliun dari target minimal yang diperkirakan sebesar Rp 2.815,2 triliun atau 17,5 persen dari PDB APBN 2019. Mengakibatkan:

1. Ruang fiskal APBN 2019 Menjadi Sempit

Dengan berkurangnya target pendapatan negara APBN 2019 secara signifikan, mengakibatkan ruang fiskal menjadi sempit. Konsekuensinya pertama, membuat Pemerintah gagal meraih target rasio belanja APBN 2019 sebesar 18,5 persen dari PDB yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Kedua, tidak ada ruang fiskal untuk membayar utang jatuh tempo, pembiayaan sebagian belanja, pembayaran bunga utang dan pembiayaan PMN serta lainnya, mengakibatkan Pemerintah diperkirakan harus membuat utang gross atau menerbitkan SBN gross sebesar Rp 796 triliun (diperkirakan utang jatuh tempo 2019 sebesar Rp. 410 triliun).

Ketiga, tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan  mengejar defisit infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat melambat dan negara semakin tergantung pada utang, mengakibatkan ketahanan ekonomi nasional melemah.

2. Utang Negara Naik Tajam

Karena, realisasi pendapatan negara dalam setiap tahun anggaran jauh dibawah target RPJMN 2015-2019, mengakibatkan Pemerintah gagal meraih target rasio utang sebesar 20 persen dari PDB yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Selain itu, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan defisit fiskal yang berbahaya. Substansinya, defisit keseimbangan primer, bunga utang, PMN/Penyertaan Modal Negara dan pembiayaan lainnya, yang semuanya tergabung dalam SBN neto adalah defisit yang sesungguhnya. Selain itu, pendapatan negara tidak dapat membayar utang jatuh tempo.

Kondisi tersebut, membuat utang negara naik tajam dari posisi akhir 2014 sebesar Rp 2.608 triliun atau sebesar 24,68 persen dari PDB, menjadi diperkirakan sebesar Rp. 4.850 triliun atau 30,15 persen dari PDB pada akhir 2019. Dengan jumlah utang tersebut, dan pendapatan negara sebesar 13,46 persen dari PDB membuat keberlanjutan fiskal tidak ditentukan hanya oleh pendapatan negara tapi juga oleh utang.

Sehingga APBN harus dengan utang tidak mungkin tanpa utang. Realitas tersebut, membuat negara terperangkap utang sehingga harus gali lubang tutup lubang.

Sangat diharapkan Presiden terpilih pada 17 April 2019 tertantang untuk meraih rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2024 sebesar 18,5 persen atau diperkirakan sebesar Rp 4.162,5 triliun.

Dan, meraih net ekspor sebesar 7 persen dari PDB, sehingga tercipta surplus transaksi berjalan sekitar 3 persen dari PDB.

Dengan meraih dua sasaran tersebut,  membuat utang terkendali dan tidak lagi diperlukan tambahan pinjaman luar negeri. Disamping itu, memperbaiki kondisi faktor non ekonomi adalah sangat penting untuk dilakukan. Karena itu, usaha membangun Penyelenggaraan Negara yang bersih mutlak harus dilakukan dengan meningkatkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Di samping itu, usaha membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika harus digalakkan. [rmol]

Yusuf A.R.
Penulis adalah pemerhati ekonmi politik, mantan Aktivis KAPPI. 


Komentar Pembaca
Uji Nyali,  <i>Wefie</i> Salam Dua Jari Bersama Jokowi
ISLAMOPHOBIA

ISLAMOPHOBIA

SENIN, 17 DESEMBER 2018

La Nyalla, Politik Belah Bambu Jokowi..

La Nyalla, Politik Belah Bambu Jokowi..

MINGGU, 16 DESEMBER 2018

Jakarta Pasca 212

Jakarta Pasca 212

SABTU, 15 DESEMBER 2018

Perubahan Kepribadian Akibat Peristiwa Kehidupan
Dana Desa Ditilap, Para Kades 'Tiarap'

Dana Desa Ditilap, Para Kades 'Tiarap'

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

SENIN, 17 DESEMBER 2018 , 17:00:00

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00