TKS Rp 15 Miliar Pertahun, Makanya Dievaluasi

Daerah  KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 , 15:41:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

TKS Rp 15 Miliar Pertahun, Makanya Dievaluasi

Wakil Walikota Pagaralam Muhammad Fadli/

RMOLSumsel. Pemerintah Kota Pagaralam beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak tenaga kerja non PNS atau tenaga kerja sukarela (TKS) yang ada dilingkup pemerintah Kota Pagaralam.

Kebijakan ini dikuatkan dengan surat edaran Walikota Pagaralam dengan Nomor : 800/993/BPKSDM/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menghentikan perpanjangan kontrak dan pemberhentian perekrutan tenaga non PNS atau TKS dilingkup pemerintah Kota Pagaralam.

Informasi diterima Kantor Berita RMOL Sumsel, Kamis (15/11) kebijakan ini diambil untuk mengkaji ulang jumlah real TKS di Kota Pagaralam setelah nanti akan dilakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhan, apalagi jumlah TKS cukup banyak, bahkan ada puluhan hingga ratusan TKS di satu SKPD.

Sebelumnya juga, Walikota tak menampik jika TKS yang ada dibiayai atau digaji melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaralam melalaui satker masing-masing, namun mirisnya, terindikasi ada dibeberapa SKPD yang hanya ada nama TKS namun tidak ada orangnya sehingga hal ini menjadi salah satu alasan kebijakan pemerintah tersebut disamping untuk efesiensi anggaran kedepan.

Wakil Walikota Pagaralam Muhammad Fadli mengatakan,bahwa berdasarkan laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) bahwa Pemkot Pagaralam harus menganggarkan dana hingga  milyar rupiah untuk biaya TKS atau tenaga kerja non PNS tersebut.

"Bayangkan saja jika jika TKS di Pagaralam jumlahnya sudah hampir 3 ribu lebih, dan semuanya harus dibiayai atau digaji sedangkan kita semua tau kalau kondisi keuangan Pemkot Pagaralam tidak begitu baik," ucapnya.

Dikatakanya pula, untuk membayar mereka (TKS) yang jumlahnya sudah menyamai bahkan melebihi jumlah ASN tidak kurang dari 15 milyar rupiah pertahunya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Pagaralam Iwan Mike Wijaya ST MM membenarkan pemkot Pagaralam selama ini menggelontorkan dana sekitar 15 miliar pertahun dimana nilai sebesar itu dianggarkan untuk belanja honorer pekerja non PNS.

"Untuk itu dengan adanya kebijakan ini kami selaku pihak pengelolah keuangan daerah akan membuat perhitungan ulang berapa kebutuhan belanja honor bagi para TKS nantinya,dengan masuknya data baru dari pihak BKSDM dimana para tenaga kerja non PNS ini memang dinilai dari kinerjanya," tukasnya.[rik]

Komentar Pembaca
Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan

Gugatan Kisman Ke Surya Paloh Tak Mudah Didamaikan

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 20:00:00

Karyawan Pertamina Tolak Dikambinghitamkan Penguasa

Karyawan Pertamina Tolak Dikambinghitamkan Penguasa

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

#KataRakyat: Apa sih Unicorn?

RABU, 20 FEBRUARI 2019 , 21:41:00

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

Melayat Eka Tjipta di Rumah Duka

SENIN, 28 JANUARI 2019 , 08:43:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

IBADAH IMLEK

IBADAH IMLEK

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 , 13:10:00