Soal APK, Caleg Luar Pagaralam Kebanyakan Tak Kordinasi

Politik  KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 , 12:09:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Soal APK, Caleg Luar Pagaralam Kebanyakan Tak Kordinasi

RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bahkan DPD yang melanggar Perwako Pagaralam nomor 7 Tahun 2017 tentang zona steril yang harus bebas dari APK Pemilu mendapat perhatian serius Walikota Pagaralam.

Dihubungi RMOL Sumsel,(15/11) Walikota Pagaralam Alpian Maskini mengatakan sudah menginstruksikan Bawaslu dan KPU untuk melakukan penertiban APK yang dianggap melanggar peraturan,terlebih lagi yang saat ini terpasang di tumbuh tanam sepanjang jalan menuju perkantoran pemkot Pagaralam.

Meskipun,diantara APK yang terpasang ada juga dari Caleg yang merupakan caleg dari partai yang sama dengan dirinya (PKB), Alpian menegaskan tidak tebang pilih agar semuanya ditertibkan jika melanggar peraturan.

"Meskipun itu dari PKB tetap tertibkan,apalagi dalam pemasangan APK ini caleg yang bersangkutan tidak berkordinasi dengan PKB Pagaralam,"jelas Wako.

Sementara Ketua KPU Kota Pagaralam Boy Archan mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada parpol masing-masing terkait titik atau lokasi pemasangan APK dimana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

"Begitupun untuk caleg Provinsi dan DPR RI, himbauan tersebut sebenarnya sudah kita sampaikan namun pada kenyataanya masih saja memasang APK yang bukan pada tempatnya,"ungkapnya.

Dirinya juga tak menampik, jika pemasangan APK caleg dari luar Pagaralam ini,tidak ada kordinasi entah itu dengan KPU maupun dengan parpol di Pagaralam.

"Semestinya mereka kan punya tim pemenangan atau timses, jadi bisa untuk kordinasi terlebih dulu jika tidak tahu mana tempat yang dilarang untuk pemasangan APK tersebut,"terang Boy.

Ditempat terpisah,Ketua Bawaslu Kota Pagaralam Edi Ahmadi membenarkan jika sudah mendapat instruksi Walikota Pagaralam ubtuk segera melakukan penertiban.

"Dalam waktu dekat,kita akan langsung tertibkan mana APK yang dianggap melanggar aturan tersebut,"tukasnya. [irm]



Komentar Pembaca
Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

Harga Sawit Turun, Ini Beda Solusi SBY dan Jokowi

SENIN, 17 DESEMBER 2018 , 17:00:00

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00