Penilaian Ombudsman Soal Pelayanan Publik di Sumsel

Ragam  SENIN, 05 NOVEMBER 2018 , 22:56:00 WIB | LAPORAN: YOSEP INDRA PRAJA

Penilaian Ombudsman Soal Pelayanan Publik di Sumsel

Ilustrasi

RMOLSumsel.  Ombusdman bakal terus mendorong pemerintah Provinsi Sumsel, dalam hal memperbaiki pelayanan publik.

Terlebih dalam penilaian lembaga negara yang sengaja dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan publik itu, Sumsel disorot belum sepenuhnya berjalan efektif menyeluruh. Atau tidak memenuhi UU NO 25 tahun 2009.

"Kita melihatnya di hasil uji kepatuhan yang dilakukan setiap tahun. Hasilnya memang beberapa Kab daerah di Sumsel, masih banyak yang masuk zona kuning (kategori kepatuhan sedang). Bahkan juga ada yang masuk zona merah (kategori kepatuhan rendah)," tutur M Adrian Kepala Perwakilan Ombustmen Sumsel, usai pertemuanya dengan Gubernur Sumsel, di Pemprov Sumsel, kemarin (5/11).

Dijelaskan Adrian, dari hasil survei uji penilaian tahun 2017 dibeberapa kabupaten daerah Sumsel. Hanya kota Palembang, Lubuk Linggau, dan Pemprov Sumsel yang masuk kategori zona hijau. Sedangkan Kabupaten OKI, Lahat, Prabumulih, masuk kategoti zona kuning. Dan kab OKU induk, masuk kategori zona merah.

"Sedangkan Kab seperti Muba, dan Muara Enim, baru tahun 2018 ini kita survei. Hasilnya bisa dilihat di bulan desember nanti," terangnya.

Nah, bicara mengenai hasil survei sejauh ini di Sumsel, mengenai data laporan pengaduan di Sumsel diakuinya memang tiga tahun kebelakang terus mengalami peningkatan. Yakni tahun 2015 berjumlah 124 laporan, tahun 2016 meningkat menjadi 134 laporan, dan tahun 2017 mencapai 189 laporan.

"Instansi yang banyak dilaporam keluhan masyarakat, yakni Pemerintah daerah, Dinas Pertanahan dan kepolisian," tuturnya.

Mengenai pelayanan publik sendiri, untuk sementara hasil data survei itu, masih sebatas dilihat standar secara fisik. Seperti kejelasan pelayanan yang diberikan pada dinas tersebut, kejelasan syarat prosedur di tempat pelayaanan, kelayakan tempat, ruang tunggu, toilet, hingga tempat pelayanan khusus penyandang disabilitas.

"Keinginan kami, semua harus masuk standar. Layaknya pelayanan yang diberikan pada kantor-kantor bank. Jadi selain fasilitas penujangnya baik, kualitas SDM yang dimiliki juga harus baik. Harus ramah, dan senyum dalam tutur sapa," terangnya.

Hal ini menurutnya, bisa saja dicapai sumsel kedepan. Terlebih dari segi visi gubernur baru sekarang, sangat ingin meningkatkan sektor pelayanan publik yang baik dan merata di seluruh Sumsel.

Bahkan, untuk menunjang program peningkatan pelayanan publik, dan mengijaukan seluruh zona di kabupaten sumsel. " Coba kita usul, secara guyonan. Bagaimana untuk nilai tunjangan ASN itu harusnya bebanding tegak lurus pada hasil kinerja pelayanan publiknya. Jadi kalau daerah yang masuk zona kuning, tunjangan yang didapat tidak harus seratus persen,"tuturnya. [irm]

 



Komentar Pembaca
Metafora Negatif Kubu Petahana

Metafora Negatif Kubu Petahana

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 , 17:00:00

Jokowi Blusukan Bandingkan Harga Komoditas Pangan

Jokowi Blusukan Bandingkan Harga Komoditas Pangan

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 , 14:00:00

#PolitisiOnTheRoad: Priyo, Berkarya, Soeharto dan Prabowo
Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00