Pencitraan Berlebihan Di Medsos,Caleg Terancam Diskualifikasi

Politik  SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 15:04:00 WIB | LAPORAN: DELTA HANDOKO

Pencitraan Berlebihan Di Medsos,Caleg Terancam Diskualifikasi

Edi Ahmadi/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagaralam menjadwalkan akan mengundang seluruh Partai Politik (parpol) peserta pemilu 2019 beserta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Media Online Kota Pagaralam untuk membahas terkait kampanye di media sosial (Medsos) jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Hal ini terkait keputusan Bersama yang dilakukan Oleh Bawaslu RI,KPU RI,KPI dan Dewan Pers Nomor : 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/ 2018 Nomor : 26/HM.02.NK/01/KPU/IX/2018 Nomor :  17/K/KPI/HK.03.02/09/2018 Nomor : 06/DP/SKB/IX/2018 dimana disepakati sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 1 ayat 35.

Dinyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dan menawarkan visi,misi dan program atau citra diri peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Pagaralam Edi Ahmadi menjelaskan,artinya bahwa seluruh peserta pemilu baik itu Parpol maupun caleg serta capres dibatasi untuk kampanye melalui medsos seperti Facebok,twitter atau Instagram.

Edi mengatakan,peraturan kampanye melalui medsos ini juga diatur dalam PKPU nomor 33 tahun 2017 tentang kampanye. "Artinya caleg tidak boleh sembarangan kampanye melalui medsos,"ungkap Edi

Edi menambahkan, kalaupun harus kampanye melalui akun medsos caleg harus melaporkan akun yang akan digunakan untuk kampanye ke Bawaslu dan KPU minimal 10 akun.

"Karena kalaupun nanti tidak dilaporkan,jika memang terbukti menyalahi aturan makan akan dikenakan sanksi dan bisa saja di diskualifikasi,"terangya

Dan sesuai dengan kesepakatan yang diatur juga,bahwa kampanye melalui akun medsos dijelaskan tentang citra diri calon,nomor urut dan ajakan memilih dan aturan tersebut wajib diikuti seluruh Caleg.

"Bila melanggar, Caleg  dapat terkena sanksi. bisa dikenakan sanksi berupa pidana dan denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,"pungkasnya. [irm]


Komentar Pembaca
Pendukung OSO Demo KPU

Pendukung OSO Demo KPU

SENIN, 21 JANUARI 2019 , 15:00:00

Alumni Maroko Pilih Netral Dalam Pilpres

Alumni Maroko Pilih Netral Dalam Pilpres

SENIN, 21 JANUARI 2019 , 13:00:00

BENANG MERAH (EPS.164): Jokowi Main Bumerang, Prabowo Banyak Nahan
Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00