Dana Kelurahan Tak Sama dengan Dana Desa

Politik  SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 09:40:00 WIB

Dana Kelurahan Tak Sama dengan Dana Desa
RMOLSumsel. Dua hari belakangan banyak politisi dari koalisi Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 ribut. Mereka mempersoalkan dana kelurahan yang diwacanakan Presiden Joko Widodo {jokowi).
Mencermati itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat bicara. Menurutnya, para politisi sebenarnya tidak perlu ribut-ribut sekarang. Sebab saat pembahasan di DPR, tak satu fraksi pun yang protes.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan bahwa dana kelurahan sangat berbeda dengan dana desa. Dana kelurahan hanya semacam dana stimulan.

Mekanisme dana kelurahan, seandainya rapat pembahasan antara DPR dan Menteri Keuangan disetujui, itu semata-mata hanya stimulan, apakah 100 juta atau berapa, jadi bukan sama dengan desa,” ujar Tjahjo usai acara Entry Meeting Pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara Tahun 2017-2018 di Auditorium BPK, Senin (22/10). Hadir juga di acara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dikatakan Tjahjo, alokasi dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dan tentu sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan disusun aturan teknis dan formulanya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Tjahjo.

Sri Mulyani menambahkan bahwa formula rencana alokasi dana kelurahan berbeda dengan dana desa. Jadi berbeda alokasi dan formulanya seperti dana desa yang ada formulanya, seperti dari sisi jumlah penduduk, sisi kemiskinan, dari sisi ketertinggalannya,” terangnya.

Karena kelurahan merupakan SKPD. Jadi Kami nanti dengan Mendagri membuat keputusan menentukan formulanya,” imbuh Sri Mulyani seperti dikutip dari JPNN, Selasa (23/10).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan dana kelurahan merupakan aspirasi yang muncul dari para walikota dan pemerintah meresponsnya.


Ada satu kabupaten yang di dalamnya memiliki kelurahan dan desa, yang desa mendapat dan kelurahan tidak mendapatkan sehingga menimbulkan tensi yang cukup nyata, untuk satu kabupaten yang sama desanya mendapatkan langsung dari Pemerintah Pusat melalui dana desa sedangkan kelurahannya tidak mendapatkan, sehingga perlu menjaga harmoni pemerintahan di daerah,” terangnya. [ida]

Komentar Pembaca
Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00