Bentuk 12 Perwakilan LPSK, Abdul Haris: Kita Temui Lagi Kemenpan RB

Hukum  KAMIS, 04 OKTOBER 2018 , 12:19:00 WIB | LAPORAN: ERIK OKTA

Bentuk 12 Perwakilan LPSK, Abdul Haris: Kita Temui Lagi Kemenpan RB

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal membentuk kantor perwakilan di 12 provinsi di Indonesia. Pembentukan 12 kantor perwakilan tersebut sebagai bentuk peningkatan pelayanan pemberian bantuan bagi saksi dan korban.

"12 provinsi itu yakni, provinsi Sumut, Sumsel, Kepri (Batam), Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua dan Kalbar serta Kaltim," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai disela kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar LPSK di  Novotel Hotel Palembang, Kamis (4/10).

Sejauh ini sambung Abdul Haris, payung hukum dalam rangka membentuk perwakilan LPSK di daerah berupa Undang-undang (UU) No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berimplikasi pada meningkatnya pelayanan pemberian bantuan bagi saksi dan korban telah disahkan.

Tidak itu saja, UU No 31 Tahun 2014 juga mengamanatkan sejumlah hal mendesak lainnya yang harus segera dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Terkait hal itu, lanjut Abdul Haris sejumlah hal dimaksud antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK sesuai amanat Pasal 16B ayat (2). Lalu, RPP tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi seperti diperintahkan Pasal 7B.

Selain itu, mengenai Rancangan Perpres tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan LPSK di Daerah dan Dewan Penasihat sesuai amanat Pasal 11 ayat (4), serta Rancangan Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat sebagai amanat Pasal 16D ayat (5).

Yang tidak kalah penting, menurut Semendawai, yaitu Rancangan Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Jenderal seperti diatur Pasal 18 ayat (5). RPP dan Rancangan Perpres ini sangat penting guna menunjang kinerja LPSK pascadisahkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Semendawai juga mengharapkan Menpan RB agar bisa menerbitkan surat izin prinsip kepada Menteri Keuangan tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK. Sebelumnya, permohonan ini sudah pernah dibahas jajaran LPSK bersama Asdep Polkestra Deputi SDM Kementerian PAN dan RB pada 2 April 2015.

Khusus mengenai rancangan perpres yang mengatur tentang sekretariat jenderal, perwakilan LPSK di daerah dan dewan penasihat, kata Semendawai, ketiga rancangan peraturan ini sebelumnya sudah dibahas sebanyak lima kali di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait hal itu, LPSK juga mengharapkan dukungan dari Kementerian PAN dan RB sehingga peraturan dimaksud bisa segera diwujudkan.

"Dalam waktu dekat ini kita akan kembali menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta agar izin prinsip segera diterbitkan," tukasnya.

Haris menjelaskan bahwa pihaknya merasakan betul bahwa saat ini dalam hal layanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari pusat untuk memberikan layanan perlindungan saksi. Oleh sebab itu harus dibentuk perwakilan di daerah agar upaya perlindungan bagi saksi dan korban kedepannya dapat bisa lebih menjangkau masyarakat yang selama ini tidak tersentuh program perlindungan saksi korban LPSK.

"Memang Perlu ada LPSK perwakilan daerah dan itu bisa di tingkat provinsi, kabupaten atau kota," terang Haris.[rik]

Komentar Pembaca
Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

Memperingati 7 Tahun Kematian Kim Jong Il

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 21:00:00

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

Anak Milenial Mesti Ikut Lokomotif Perubahan

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018 , 13:00:00

Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00