Pangkas Rentan Layanan LPSK Bentuk Perwakilan Daerah

Hukum  KAMIS, 04 OKTOBER 2018 , 11:46:00 WIB | LAPORAN: ERIK OKTA

Pangkas Rentan Layanan LPSK Bentuk Perwakilan Daerah

Focus Group Discussion LPSK Hotel Novotel/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) tak pernah berhenti berinovasi.

Lembaga yang lahir atas amanat Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ini akan memangkas rentan layanan dengan membentuk perwakilan daerah.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan, seiring terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK yang mengatur tentang bentuk kelembagaan LPSK, menyebabkan semakin bertambahnya juga kewenangan serta tugas dan fungsi LPSK.

Salah satu penambahan kewenangan itu menurut Semendawai yakni mengatur mengenai pembentukan LPSK perwakilan di daerah. Hal ini terus didorong dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak, yang tentunya gidak bisa lepas dari peran aparat penegak hukum serta para pemangku kepentingan lainnya didaerah.

"Rencananya pembentukan LPSK perwakilan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan LPSK yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia," kata Semendawai disela kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar LPSK di  Novotel Hotel Palembang, Kamis (4/10).

Masih kata Semendawai, guna menyelaraskan rencana pembentukan LPSK perwakilan dan dalam rangka menciptakan sinergitas antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait, LPSK merasa perlu bertemu dan menampung masukan dari para pemangku kepentingan di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta menambahkan, tak hanya akan membentuk perwakilan daerah, sejumlah terobosan dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat sudah dilakukan sebelumnya oleh LPSK, antara lain dengan meluncurkan hotline 148 dan aplikasi pengajuan permohonan perlindungan secara online.

"Ke depan, kita berupaya memangkan rentan layanan perlindungan dan bantuan, salah satunya dengan hadi di daerah. Saat ini proses pembentukan LPSK perwakilan di daerah sudah berjalan karena memang payung hukum untuk melakukan hal tersebut sudah di atur dalam undang-undang dan perpres," pungkasnya.[rik]     

Komentar Pembaca
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00