Empat Rumah Masih Ganggu Penyelesaian Pembangunan Proyek Rumah Pompa Bendung

PEMKOT PALEMBANG  SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 15:23:00 WIB | LAPORAN: RADEN MOHD. SOLEHIN

Empat Rumah Masih Ganggu Penyelesaian Pembangunan Proyek Rumah Pompa Bendung
RMOLSumsel. Empat rumah yang masih berada di area proyek pembangunan rumah pompa bendung, cukup menganggu pelaksanaan pekerjaan. Padahal, saat ini pembangunan pompa pengendali banjir yang berada di muara sungai bendung tersebut, ditargetkan selesai awal 2019.

Untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang saat ini masih tersisa empat rumah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) VIII,  Suparji mengatakan, perlu peranan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam menyelesaikan masalah lahan yang masih belum dibebaskan.

"Jujur saja masih ada empat rumah yang belum dibebaskan, dan cukup mengganggu pengerjaan. Untuk itu, kami datang dan meminta bantuan ke Walikota, karena Pemkot adalah pemilik wilayah, agar dapat memediasi terkait pembebasan lahan yang belum selesai hingga sekarang," ujarnya usai bertemu dengan Walikota di kediaman dinas Walikota, Senin (24/9/18).

Suparji mengatakan, saat ini pembangunan rumah pompa bendung secara fisik tinggal menyisakan 8% lagi. Untuk total seluruh pembangunan totalnya sudah 67%.

Namun pekerjaan harus terganggu, karena belum selesainya pembebasan lahan yang dilakukan. Apalagi, akibat dari semuanya, pompa yang akan berfungsi sebagai mesin pengendali debit air bersih.

"Inikan tujuannya untuk masyarakat, bukan kepentingan balai. Dan suka tidak suka pembangunan harus selesai," imbuhnya.

Nantinya, jika sudah selesai dibangun, maka rumah pompa bendung nantinya, dari 285 maka akan mampu mengatasi debit air

Nanti jika semuanya sudah jadi, maka dari 295 hetare tersebut, akan mengurangi genangan. Setidaknya dari 285 hanya akan tersisa 40 hektare

"Setelah mesin pompa berfungsu, genangannya yang ditinggalak begitu saja tinggal 40 hektare, pada saat puncak banjir.

"Nanti 210 hektare, paling terisa 40 hektare. Artinya kita dapaf mengurangi,  tuturnya.

Terkait pembebasan lahan, Suparji mengaku persoalannya hanya pada harga. Karena, pemilik lahan meminta dua kali lipat dari harga yang sudah ditentukan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

"Kami tidak bisa membayarkan harga diluar ketentutan KJPP. Karena, mereka adalah lembaga independent. Jadi, jika kami memaksakan diri, maka kami yang salah," ulasnya.

Dalam penilaian KJPP, memiliki indikator-indikator penilaian berdasarkan hasil survey. Artinya, pemilik lahan tidak dapat serta merta menentukan sendiri harga lahan yang dibebaskan.

"Kami tidak bisa membayar lebih, karena kami bisa diikat. Dan kami berharap pembangunan dapat selesai sesuai kontrak. Apalagi anggaran yang untuk pembangunan rumah pompa bendung ini tidak sedikit, yakni Rp225 miliar dengan sistem anggaran multiyears," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak menerangkan, siap membantu memfasilitasi terkait pembebasan lahan untuk kepentingan rumah pompa bendung.

"Sesuai perintah Walikota sebagai yang punya wilayah, akan kita bantu fasilitasi," terangnya singkat. [yip]

Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.159): Anies Terlalu Lama Sendiri
Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

Densus 88 Tembak Dua Terduga Teroris Tanjung Balai

JUM'AT, 19 OKTOBER 2018 , 15:00:00

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

PAN Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

KAMIS, 18 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00