Miris! PT Perkebunan Mitra Ogan Terancam Pailit

Ekonomi  SENIN, 17 SEPTEMBER 2018 , 15:59:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Miris! PT Perkebunan Mitra Ogan Terancam Pailit

Kantor PT Mitra Ogan/net

RMOLSumsel. Pada kegiatan sosialisasi bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Baturaja dalam upaya penegakan kepatuhan program BPJS Ketenagakerjaan, terungkap  Manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan tertunggak iuran sekitar Rp 10 miliar.

Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkn PT Perkebunan Mitra Ogan digugat ke pengadilan dan dapat dinyatakan Pailit.

Hal itu diungkapkan Kepala Perintis Cabang BPJS Baturaja Eko Herutomo.  Ia menyatakan bahwa sejak 2015, Mitra Ogan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 10 M.

"Hal ini telah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri sebagai Pengacara Negara,” ucap Eko, Senin (17/9).

Terpisah, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Ahmad Taufik Farza menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara.

Pihaknya bersama Manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya mendatangi Manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan di Palembang.

"Memang, dari pihak manajemen menyatakan perusahaan belum bisa bayar iuran, karena kondisi keuangan hanya cukup membayar gaji karyawan. Pihak manajemen meminta waktu,” ungkap Taufik.

Kendati demikian, lanjut Taufik, dirinya mengapresiasi pihak Manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan yang tetap memperkerjakan karyawan tanpa merumahkan.

Ditegaskan Taufik, kalau tidak ada upaya dari manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka pihaknya melakukan upaya terakhir dengan melakukan gugatan ke Pengadilan.

"Jangan sampai kita lakukan gugatan ini makanya kita minta pihak menajemen melakukan upaya pembayaran,” tandas Taufik.

Sementara itu Kepala Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Perkebunan Mitra Ogan Edi Froza, mengungkapkan bahwa Mitra Ogan tetap punya itikad baik untuk mengupayakan menyicil pembayaran.

Namun, kondisi perusahaan merugi,” ucap Edi.

Ditambahkan Edi, kerugian perusahaan dilihat dari laporan manajemen yang sudah diaudit 3 tahun terakhir ini yakni 2015, 2016, 2017 hingga 2018. Dimana pihaknya masih merugi.

"Kalau besarannya tidak bisa saya sebutkan karena saya tidak bawa dokumennya takut saya keliru, intinya merugi,” ujar Edi.

Diterangkan Edi, secara administrasi pihaknya tetap melakukan pemotongan gaji karyawan terhadap iuran karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena, hal tersebut merupakan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena hal tersebut ada beban karyawan dan gajinya kami harus potong,” urai Edi.

Nah, ketika manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan mampu membayar kewajibannya, cadangan sudah ada. Dalam artian, dari potongan itu nanti bisa dihitung secara administrasi.

Dalam slip gaji tersebut, tetap ada beban karyawan untuk membayar iuran peserta BPJS Ketengakerjaan. Jadi, besaran iuran itu sudah ditetapkan, kita mencadangkan itu dari gaji karyawan yang dipotong atau beban karyawan,” timpal Edi.

Diungkapkan Edi, sebenarnya dalam hal ini, cadangan dana manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan dari hasil produksi tidak cukup. Dalam artian, uangnya tidak ada, kendati sudah dipotong dari gaji karyawan karena tidak ada dana cadangan.

"Ibarat kata, saya punya uang Rp 10 ribu dan saya memiliki 2 orang karyawan dan masing �" masing karyawan harus saya bayar Rp 5 ribu per orang. Jadi, saya hanya bisa membayar gajinya saja. Tetapi, kewajiban kita sebagai peserta Jamsostek terpaksa saya potong gajinya sesuai dengan beban karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan. Namun, karena saya tidak mempunyai cadangan dana saya hanya memotongkan, ketika saya ada dana baru saya ambil,” beber Edi.

Diungkapkan Edi, pihaknya nunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp 8 M-Rp 10 M. Sudah berlangsung sejak 2015,” imbuh Edi.

Dikatakan Edi, pihaknya berupaya agar PT Perkebunan Mitra Ogan tidak digugat Kejaksaan Negeri OKU ke Pengadilan atau dinyatakan pailit. Karena, ketika dinyatakan pailit oleh Negara akan berdampak buat semua. Seperti, karyawan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Edi.

Konsekuensi bagi perusahaan dinyatakan pailit oleh Negara, karyawan dirumahkan atau di PHK. Kalau PHK itu karena pailit maka sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perusahaan melakukan tanggung jawab sesuai undang-undang tersebut. Sekalipun menjual asset. Namun, kondisi seperti ini yang tidak kita inginkan,” tukas Edi.

Ditambahkan Edi, berbagai upaya dilakukan manajemen PT Perkebunan Mitra Ogan agar tidak dinyatakan pailit dengan melakukan kewajibannya terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita berupaya menggali produksi dan mengupayakan investor supaya berkenan masuk, semacam Kerjasama Operasi (KsO),” ungkap Edi.

Dilanjutkan Edi, hasil produksi PT Perkebunan Mitra Ogan dalam satu bulan tidak cukup membayar gaji. Sehingga, pihaknya membutuhkan dana segar.

Contohnya, dalam satu bulan kita butuh dana operasional termasuk gaji karyawan sekitar Rp 11 M. sementara, hasil produksi CPO 400 ton per hari. Kalau dikalikan hari efektif yakni 25 hari. CPO yang dihasilkan 400 ton X 25 hari hanya menutupi 20 persen operasional kita. CPO ini lah yang bisa kita jual dan belum cukup menutupi biaya operasional dan gaji karyawan,” beber Edi.

Sehingga, lanjut Edi, pihaknya tetap berupaya agar karyawan tetap bekerja dan menerima gaji karena tidak mungkin di PHK. Karena, kalau karyawan di PHK membutuhkan konsekuensi biaya membayar orang yang tidak bekerja. Kita akan berupaya semaksimal mungkin agar hal ini tidak terjadi,” pungkas Edi. [ida]

Komentar Pembaca
Ini Persoalan Cetak Sawah

Ini Persoalan Cetak Sawah

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018

Wako Pastikan 2019 Air Ngalir

Wako Pastikan 2019 Air Ngalir

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018

KPR Lelang, Bidik Penjualan Aset Rp 600 Miliar
Ini Sebab BUMN Banyak Hutang

Ini Sebab BUMN Banyak Hutang

JUM'AT, 14 DESEMBER 2018

Penduduk Kawasan 3T Bakal Segera Dapat Listrik
Papua Jadi Lumbung Pangan Nasional Terbaru
Jegal OSO Nyaleg, KPU Bisa Kena Sanksi Etik Dan Pidana
Pemerintah Mau Amputasi KPK?

Pemerintah Mau Amputasi KPK?

SELASA, 11 DESEMBER 2018 , 21:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00