Uji Sahih RUU PAD

Siska Marleni: Langkah Tegas DPD Perkuat Otonomi Daerah

#hashtag  SELASA, 04 SEPTEMBER 2018 , 13:40:00 WIB | LAPORAN: ERIK OKTA

Siska Marleni: Langkah Tegas DPD Perkuat Otonomi Daerah

Serahkan Cinderamata/RMOLSUMSEL

RMOLSumsel. Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D Ayat (1) yakni, dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Berdasar hal tersebut, maka DPD RI melalui Komite IV saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PPAD).

Gagasan ini dimaksudkan untuk memberi penguatan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan yang telah dilimpahkan oleh Pusat ke Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dapat tercipta penguatan fiscal daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pengelolaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebelum pengajuan RUU PPAD ini kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti, diharapkan memperoleh masukan dan pertimbangan dari pihak-pihak terkait melalui Uji Sahih RUU.

"Dengan cara yang demikian, Komite IV DPD RI berharap agar RUU PPAD ini dapat diperkaya dengan pertimbangan dan masukan yang pada gilirannya dapat menciptakan RUU PPAD tersebut lebih berkualitas," kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni disela acara Uji Sahih Komite IV DPD RI dalam rangka peyusunan draft naskah akademik dan RUU Peingkatan PAD sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI, Selasa (4/9) di ruang serba guna kantor DPR RI Sumsel.

Menurut Siska Marleni, Urgensi pelaksanaan uji sahih RUU PPAD karena terkait beberapa masalah yang penting untuk diselesaikan.

"PAD telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pengaturan lainnya sehingga keberadaan RUU PPAD dihadapkan pada pilihan antara merevisi secara terbatas pengaturan-pengaturan yang telah dimuat pada UU tersebut atau hanya terbatas pada pengaturan upaya peningkatan PAD semata," jelasnya.

Sedangkan untuk urusan fiskal dan moneter sedemikian rupa telah menjadi kewenangan absolut pemerintah. Karena itu, terhadap upaya-upaya memberi penguatan terhadap daerah dalam konteks  kebijakan fiscal dan moneter seringkali dibayang bayangi oleh kewenangan dimaksud. Sementara itu, dengan pelimpahan urusan konkuren kepada daerah tidak dapat dihindari jika hal yang demikian ini berimplikasi pada perlunya penguatan kapasitas fiscal bagi daerah.

"Nah, Sejak ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengatur pendekatan jenis pajak dengan pola tertutup, saat ini oleh banyak daerah memandang jika sesungguhnya masih terdapat potensi penerimaan bagi daerah yang dapat dikonsolidasi. Namun hal tersebut dibatasi oleh pengaturan UU Nomor 28 tahun 2009," ungkapnya.

Masih dikatakan Siska Marleni, selain melalui pajak daerah dan retribusi daerah, di berbagai daerah sesungguhnya memiliki potensi penerimaan baik dengan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan dan atau melalui optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

"Kedua potensi ini belum diatur secara rigid dan proporsional. Karena itu, penting untuk lebih memperoleh pendalaman dalam rangka pengaturan dimaksud," lanjutnya.

Sementara, potensi untuk meningkatkan PAD selain melalui perluasan sumbernya, tak kalah pentingnya adalah melakukan penataan pada aspek administratif dan manajerial. Tampak bahwa aspek ini masih belum banyak memperoleh perhatian selama ini.

"Sehingga pengaturan atas aspek adminsitratif dan manejerial tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD berbagai daerah di Indonesia. Itu harapan kita bersama," pungkasnya.[rik]



Komentar Pembaca
BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

BENANG MERAH (EPS.162): Pilpres Atau Adu Jangkrik?

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 19:00:00

Ma

Ma"ruf Amin Dilaporkan Ke Bawaslu

JUM'AT, 16 NOVEMBER 2018 , 13:00:00

Terduga Pembantai Keluarga Nainggolan Ditangkap

Terduga Pembantai Keluarga Nainggolan Ditangkap

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018 , 15:00:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00