Setiap OPD Wajib Punya Data Tapi Jangan Asal

Sosial  RABU, 08 AGUSTUS 2018 , 08:33:00 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD WIWIN

Setiap OPD Wajib Punya Data Tapi Jangan Asal

RMOLSumsel

RMOLSumsel. Setiap instansi wajib menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian juga dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Ogan Komering Ulu (OKU), juga wajib menyelenggarakan statistik sektoral.

Artinya setiap OPD wajib membuat laporan kegiatan berupa tabulasi data yang mencerminkan kegiatan setiap OPD secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan.

"Itu sudah jelas diatur dalam PP No.51 tahun 1999," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) OKU, Budiriyanto, pada acara Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Data Publikasi Kabupaten OKU Dalam Angka 2018, Selasa (07/08), di Abdi Praja Pemkab OKU.

Dengan kegiatan FGD yang difasilitasi oleh BPS dan Diskominfo OKU, ini diharapkan seluruh data sektoral yang dimiliki oleh OPD dapat disajikan secara lengkap, konsisten dan akurat. Sehingga publikasi yang dihasilkan betul-betul mencerminkan kondisi sebenarnya.

Lebih lanjut disampaikan, secara nasional setiap Provinsi/ Kabupaten/ Kota melakukan penyusunan publikasi yang dikenal dengan Daerah Dalam Angka (DDA).

Penyusunan publikasi DDA itu bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pemerintah baik pusat maupun dan daerah serta masyarakat pengguna data untuk dipakai sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan.

"Cakupan DDA meliputi: Keadaan Geografis dan Alam, Pemerintahan, Penduduk dan Ketenaga kerjaan, Sosial, Pertanian, Perindustrian dan Energi, Perdagangan, Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata, Keuangan dan harga, Pengeluaran penduduk, Pendapatan regional, Kemiskinan dan Perbandingan antar Kabupaten/Kota," paparnya.

Sementara itu, Wabup OKU Johan Anuar menyampaikan tentang pentingnya data untuk pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development).

Apalagi, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran memerlukan data berkualitas, akurat, lengkap, relevan, berkesinambungan dan terkini.

"Nah, semua itu bersumber dari berbagai OPD/ instansi/ lembaga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah untuk menjembatani data sektoral dari berbagai sumber tersebut sehingga pengguna data dapat mengakses data secara terpadu," ujarnya.

FGD ini kata Wabup, merupakan langkah awal untuk mewujudkan tersedianya data sektoral yang berkualitas yang merupakan modal awal dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

"Jangan sampai data yang ada hanya sekedar aksesoris, yang berakibat kebijakan yang diambil Tidak nyambung” dan atau bahkan salah arah. Para pejabat harus memahami masing-masing tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Buat laporan secara berkala, lakukan evaluasi disetiap kegiatan secara priodik. Dengan melakukan evaluasi secara priodik, kita akan memiliki data yang update dan tentunya perencanaan pembangunan di segala sektor dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama. Mewujudkan masyarakat di Bumi Sembimbing Sekundang yang lebih sejahtera," paparnya. [rhd]

Komentar Pembaca
Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Aksi Solidaritas HMI Palembang

Aksi Solidaritas HMI Palembang

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 , 21:58:00