DBH Tak Menentu, Pansus 1 Minta Pemkab Muba Tingkatan PAD

Ekonomi  SENIN, 06 AGUSTUS 2018 , 16:35:00 WIB | LAPORAN: HAFIZ AL - FANGKY

DBH Tak Menentu, Pansus 1 Minta Pemkab Muba Tingkatan PAD

Net

RMOLSumsel. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat hingga kini masih sangat tinggi. Hal itu tentunya dinilai kurang baik, mengingat DBH saat ini tidak menentu sehingga menganggu keseimbangan APBD.

"Ketergantungan daerah terhadap DBH pusat perlu diseimbangkan dalam rangka meningkatkan kemandirian APBD," ujar Ketua Pansus I DPRD Muba, Tapriansyah, dalam Rapat Paripurna pembahasan Raperda, di Gedung DPRD Muba, Senin (6/8)

Dimana, sambung dia, perlu diketahui bahwa tingkat kemandirian APBD Muba hanyalah 8 % dan derajat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah terhadap pemerintah pusat 88%. "Pentingnya meningkatan PAD yang selama ini tidak pernah mencapai 10% dari APBD," terang dia.

Oleh karena itu, sambung Tapriansyah, Pansus I menyarankan agar Pemkab Muba senantiasa terus menggali setiap potensi yang terkait terhadap sumber pendapatan asli daerah. Dalam hal ini Bqdan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah (BP2RD) diminta berusaha secara maksimal untuk meningkatkan PAD secara efektif.

"Target setiap tahun terus meningkat, mengingat DBH terus fluktuatif dan tidak menentu, menyarankan pula direkrut juru sita pajak, sehingga Perda dapat dilaksanakan secara maksimal," jelas dia. Seraya menambahkan perubahan.

Untuk meningkatkan PAD, terdapat delapan Raperda yang dibahas yakni Raperda tentang perubahan atas aturan daerah no 3 tahun 2010 tentang pajak reklame, Raperda tentang pencabutan atas Raperda no 4 tahun 2010 tentang pajak air tanah, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 5 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 6 tahun 2010 tentang pajak hotel.

Lalu, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 7 tahun 2010 tentang pajak restoran, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 9 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet, Raperda tentang perubahan atas peratutan daerah no 10 tahun 2010 tentang pajak hiburan, dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah no 11 tahun 2010 tentang pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).[rik]



Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

Silaturahmi Ke Rumah Haji Halim

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 , 17:33:00

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

Rekor Meriam Bambu Terbanyak

MINGGU, 28 OKTOBER 2018 , 16:56:00

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

Banjir Bikin Macet Jalan Protokol

SELASA, 13 NOVEMBER 2018 , 10:42:00