Terlalu...Dulu Rosmah Bergaya dengan Perhiasan Ilegal

Hukum  KAMIS, 02 AGUSTUS 2018 , 12:38:00 WIB

Terlalu...Dulu Rosmah Bergaya dengan Perhiasan Ilegal
RMOLSumsel. Rosmah Mansor, istri mantan PM Malaysia Najib Razak, yang kini terjerat masalah hukum. Namun ia menampik gugatan Global Royalty Trading SAL yang menudingnya melakukan penggelapan perhiasan.

Rosmah juga mengelak tudingan korup Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dengan menyebut 44 perhiasan asal Lebanon itu bukan kepunyaannya.  

Namun sepandai-pandai tupai melompat, pada saatnya nanti dia jatuh juga. Kini Rosmah tidak bisa mengingkari fakta bahwa barang-barang mewah tersebut masuk Malaysia secara ilegal.

Pada Selasa (31/7), Menteri Keuangan Lim Guan Eng menegaskan bahwa dirinya sudah mengecek data dalam sistem informasi bea cukai terkait 44 perhiasan yang membuat Rosmah dan perusahaan tersebut bersitegang.  Hasilnya nihil.

’’Kami tidak menemukan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) untuk perhiasan-perhiasan tersebut,’’ tegasnya sebagaimana dikutip dari JPNN, Kamis (2/8).

Padahal, Lim sudah mengeceknya dalam data tujuh tahun terakhir. Tidak pernah sekalipun perhiasan Global Royalty Trading SAL yang masuk Malaysia dilengkapi PIB.

Padahal, dalam pengakuan mereka, perusahaan tersebut sudah berkali-kali mengirimkan barang untuk Rosmah. Perusahaan itu juga menyebut istri mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak tersebut sebagai pelanggan.

Sebagai konsumen, Rosmah punya kewajiban untuk mengecek kelengkapan dokumen barang yang ditawarkan kepadanya. Bahkan, dia juga bisa berinisiatif mengurusnya ke Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia. Namun, dia juga tidak pernah melakukannya.

Maka, saat perhiasan senilai USD 14,8 juta atau setara Rp 213,66 miliar itu ditanyakan pemiliknya, Rosmah ganti melemparkan tanggung jawab ke pemerintah.

Sebab, kini perhiasan-perhiasan tersebut menjadi barang sitaan SPRM. Namun, Lim punya jurus jitu. ’’Jika polisi tidak bisa menemukan pelanggaran, bea cukai bisa,’’ katanya.

Dia merujuk pada UU Bea Cukai Tahun 1967 yang menyebut impor barang berharga tanpa dokumen sebagai pelanggaran.
’’Ada banyak langkah yang bisa kami ambil terkait pelanggaran itu. Salah satunya penyitaan,’’ jelasnya sebagaimana dikutip Channel News Asia. [ida]

Komentar Pembaca
Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

Soal Ekonomi, Sandiaga Butuh Rizal Ramli

KAMIS, 16 AGUSTUS 2018 , 13:00:00

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

Hadi Tjahjanto - TNI dan Polri (Bag.2)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 18:00:00

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)

Hadi Tjahjanto - Pengamanan Asian Games (Bag.1)

RABU, 15 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00

Berikan Pernyataan Perdana

Berikan Pernyataan Perdana

RABU, 27 JUNI 2018 , 23:22:00

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

JUM'AT, 06 JULI 2018 , 18:37:00