DPRD Sumsel Dengarkan Penjelasan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban APBD Sumsel 2017

advertorial  KAMIS, 26 JULI 2018 , 14:56:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

DPRD Sumsel Dengarkan Penjelasan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban APBD Sumsel 2017
RMOLSumsel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian penjelasan Gubernur Sumsel terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Sumsel tahun anggaran 2017. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh PLT Ketua DPRD Sumsel, Ir H Uzer Efendi MS didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, M Yansuri dan anggota dewan lainnya, Senin (16/7).

Dalam laporannya Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin yang dibacakan Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki mengatakan seperti diketahui bersama salah satu kewajiban kepala daerah berdasarkan Uu No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan sejumlah aturan lainnya menyebut bahwa penyampaian raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah laporan keuangan pemda diaudit oleh BPKRI.

"Sebagaimana diketahui laporan keuanga pemprov Sumsel telah diaudit BPK perwakilan Sumsel, telah diserahkan kepada Ggubernur dan DPRD Sumsel pada paripurna sebelumnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian," jelasnya.

Lebih jauh Ishak mengatakan kalau realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 8,196 triliun atau 91, 97 persen dengan rincian ;  pendapatan asli daerah terealisasi Rp 3.032 T atau 95.78% dari target sebesar Rp Rp 3.165 T. Pendapatan transfer terealisasi Rp 4.661 T atau 70,88% daro target Rp 5,730T dan pendapatan lain lain PAD yang sah terealisasi Rp 1, 103 T atau 6,715% dari target Rp 16,428M.

Sedangkan untuk realisasi dana BOS sebesar Rp 1,095 T dianggarkan pada pendapatan transfer pemerintah pusat, sedangkan realisasi dicatat sebagai lain lain pendapatan yang sah. Dari sisi belanja, realisasi tahun 2017 adalah Rp 5,789T atau 89,89% dari yang direncanakan Rp 6,440 T.

"Untuk belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp 620.830 M atau 92.68% dari anggaran sebesar Rp 669.890 M. Sedangkan untuk kontrukai pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2017 sesuai uraian menunjukan adanya silpa sebesar Rp 40.982 milliar yang akan dimanfaatkan pada perubahan APBD 2018," katanya.