Banyak Kekerasan, KPAI Dorong Perpres Sekolah Ramah Anak

Ragam  SABTU, 21 JULI 2018 , 16:35:00 WIB

Banyak Kekerasan, KPAI Dorong Perpres Sekolah Ramah Anak

Net

RMOLSumsel. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan, saat ini dari 260 ribu sekolah jenjang SD hingga SMA/sederajat baru 8000-an sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA).

Untuk itu KPAI mendorong percepatan Preraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Ramah Anak (SRA). Ini terkait tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.


Prepres SRA akan melibatkan kementerian terkait dalam pelaksanaannya yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kehadiran Perpres SRA diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan di sekolah dan menjamin tumbuh kembang anak berdasarkan pemenuhan hak-hak anak dalam lima kluster Kovensi Hak Anak (KHA). Perpres SRA selama dua tahun terakhir mandek pembahasannya.

"Kasus kekerasan fisik yang dialami Dwi Aprilia, siswa SMA di Mojokerto yang menderita kelumpuhan setelah menjalani hukuman squat jump di sekolahnya lantaran terlambat datang ke kegiatan ekstrakurikuler Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya, harus dijadikan momentum bersama mempercepat ditandatanganinya Perpres SRA oleh presiden," beber Retno, Sabtu (21/7).

KPAI, lanjutnya akan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk memeriksa pihak sekolah dan menegakan aturan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik dari kekerasan. Di samping melakukan pengawasan lapangan untuk bertemu korban dan keluarganya, mengunjungi sekolah untuk meminta kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Mojekerto terkait rehabilitasi kesehatan korban yang harus melibatkan Dinas Kesehatan Mojokerto dan rehabilitasi pskologis (karena korban mengalami trauma) dengan melibatkan Dinas PPPA dan P2TP2A kabupaten Mojokerto. Pembiayaan pengobatan dan pemulihan korban seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," pungkasnya seperti diberitakan JPNN.[rik]

Komentar Pembaca
Rachmawati: Vivere Pericoloso

Rachmawati: Vivere Pericoloso

JUM'AT, 17 AGUSTUS 2018 , 17:00:00

#VLOGNEWS: Upacara di UBK, Prabowo Dapat Star of Soekarno
BENANG MERAH (EPS.151): Tak Ada Paslon Yang Tak Retak
Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00

Berikan Pernyataan Perdana

Berikan Pernyataan Perdana

RABU, 27 JUNI 2018 , 23:22:00

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

Massa Minta PSU Pilgub Sumsel 2018

JUM'AT, 06 JULI 2018 , 18:37:00