Banyak Kekerasan, KPAI Dorong Perpres Sekolah Ramah Anak

Ragam  SABTU, 21 JULI 2018 , 16:35:00 WIB

Banyak Kekerasan, KPAI Dorong Perpres Sekolah Ramah Anak

Net

RMOLSumsel. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengungkapkan, saat ini dari 260 ribu sekolah jenjang SD hingga SMA/sederajat baru 8000-an sekolah yang mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA).

Untuk itu KPAI mendorong percepatan Preraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Ramah Anak (SRA). Ini terkait tingginya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.


Prepres SRA akan melibatkan kementerian terkait dalam pelaksanaannya yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kehadiran Perpres SRA diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan di sekolah dan menjamin tumbuh kembang anak berdasarkan pemenuhan hak-hak anak dalam lima kluster Kovensi Hak Anak (KHA). Perpres SRA selama dua tahun terakhir mandek pembahasannya.

"Kasus kekerasan fisik yang dialami Dwi Aprilia, siswa SMA di Mojokerto yang menderita kelumpuhan setelah menjalani hukuman squat jump di sekolahnya lantaran terlambat datang ke kegiatan ekstrakurikuler Unit Kegiatan Kerohanian Islam (UKKI) di sekolahnya, harus dijadikan momentum bersama mempercepat ditandatanganinya Perpres SRA oleh presiden," beber Retno, Sabtu (21/7).

KPAI, lanjutnya akan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto untuk memeriksa pihak sekolah dan menegakan aturan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik dari kekerasan. Di samping melakukan pengawasan lapangan untuk bertemu korban dan keluarganya, mengunjungi sekolah untuk meminta kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Mojekerto terkait rehabilitasi kesehatan korban yang harus melibatkan Dinas Kesehatan Mojokerto dan rehabilitasi pskologis (karena korban mengalami trauma) dengan melibatkan Dinas PPPA dan P2TP2A kabupaten Mojokerto. Pembiayaan pengobatan dan pemulihan korban seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," pungkasnya seperti diberitakan JPNN.[rik]

Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat
Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Angkutan Batubara..Peraturan Dishub Kangkangi Pergub Sumsel
Pakar Hukum: Kurang Greget, Copas Program Lama
Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Volume Transaksi RFB Melonjak 93 Persen

Ekonomi18 Januari 2019 12:35

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

ISNU Siap Bersinergi Dengan Walikota

Sosial18 Januari 2019 12:20

HD :   Tidak Ada Sekat  Pembatas dengan Rakyat

HD : Tidak Ada Sekat Pembatas dengan Rakyat

PEMPROV SUMSEL18 Januari 2019 11:58

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Alpian: Kami Tak Kejar Adipura

Politik18 Januari 2019 11:45