Lagi, Tim Hukum Dodi-Giri Minta PSU di Palembang-Muaraenim

Politik  SABTU, 14 JULI 2018 , 16:48:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Lagi, Tim Hukum Dodi-Giri Minta PSU di Palembang-Muaraenim

Tim Hukum Dodi-Giri/RMOLSumsel-suhardi

RMOLSumsel. Tim Advokasi dan Hukum Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel Dodi Reza-Giri Ramandha kembali meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel di Palembang dan Muaraenim.

Tuntutan PSU ini kembali diutarakan Darmadi Jufri selaku Wakil Koordiantor Tim Advokasi dan Hukum Dodi-Giri saat menggelar keterangan pers di Palembang, Sabtu (14/7).

Menurut Darmadi, pelaksanaan Pilgub Sumsel sejak awal telah cacat hukum. Sejak dilakukan Rekapitulasi Suara Pilgub Sumsel Tim Hukum Dodi-Giri banyak menemukan pelanggaran.

Tim kami sudah temukan pelanggaran, hal yang paling mendasar persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan DPT ini sudah berlangsung sejak tahapan dimulai, bahkan Bawaslu sempat walkout saat pembahasan DPT,” beber Darmadi.

Lebih lanjut, tim hukum telah menyampaikan 9 laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Sumsel. Dari 9 Laporan yang diadukan, hanya 5 yang ditindaklanjuti, sementara 4 laporan dinilai Bawaslu tidak esensial. Sehingga kami menilai jawaban Bawaslu hanya buang badan, dan kami menilai ini pelanggaran,” ujarnya.

Menurutnya, hal yang mendasar dalam persoalan pilgub Sumsel adalah pertama persoalan DPT. Karena sejak awal kata dia, DPT tidak pernah final. Hal ini berdampak pada kepentingan saksi seluruh paslon sehingga tidak bisa memvalidasi apakah yang memilih masuk dalam DPT atau tidak.

Persoalan kedua, penyelenggara pilgub Sumsel tidak memiliki legalitas, karena PPK hanya memiliki SK untuk Pilwako dan Pilbup untuk Palembang dan Muaraenim,” ungkapnya.

Terkait ini, tim advokasi dan hukum telah mengadukan hal ini kepada Bawaslu sesuai regulasi yang ada. Kami ajukan ke Bawaslu sengketa pemilihan ini, kami juga sudah melaporkan KPU Sumsel, Palembang dan Muaraenim ke DKPP,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami tak hanya berlandas selisih suara tapi legal standing lainnya,” katanya.

Darmadi menilai banyaknya persoalan yang terjadi pada pilgub Sumsel sehingga pilgub Sumsel dinilai cacat hukum dan hasilnya pun batal demi hukum.

Ini adalah cacat hukum, dan artinya batal demi hukum. Kami tidak ganggu paslon lain, tapi kami mengguggat penyelenggara pemilu. Karena itu kami menuntut PSU di Palembang dan Muaraenim,” pungkasnya. [ida]

Komentar Pembaca
Korban Ledakan Monas

Korban Ledakan Monas

SELASA, 03 DESEMBER 2019 , 09:33:00

RI 7 Dan Walikota Milenial

RI 7 Dan Walikota Milenial

KAMIS, 05 DESEMBER 2019 , 21:42:00

Airlangga Daftar Caketum Golkar

Airlangga Daftar Caketum Golkar

SENIN, 02 DESEMBER 2019 , 18:15:00