Jadi Materi Gugatan Dodi-Giri, PPK Palembang Akui Tak Punya SK

Politik  RABU, 11 JULI 2018 , 22:46:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Jadi Materi Gugatan Dodi-Giri, PPK Palembang Akui Tak Punya SK
RMOLSumsel. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Palembang menyampaikan klarifikasi perihal Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPK untuk Pelaksanaan Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Provinsi Sumsel 2018.

Bahwa benar mereka hanya diangkat untuk menjadi PPK Pilkada Kota Palembang. Karena dalam SK KPU Kota Palembang, hanya mengangkat anggota PPK Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Palembang 2018.

Demikian disampaikan Ketua PPK Kecamatan IB I Palembang Yudin Hasmin didampingi para Ketua dan Anggota PPK dari beberapa kecamatan di Palembang. Ia kemukakan itu dalam konferensi pers, Rabu (11/7).  

Menurut Yudin, keberadaan PPK 16 Kecamatan yang diangkat oleh KPU Kota Palembang, dengan SK Nomor 080/PP.06.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017, sudah dilaksanakan oleh PPK.

Kami di sini untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang muncul dan mempertanyakan, keberadaan PPK se-Palembang. Termasuk saya sebagai ketua PPK IB. Yang intinya, bahwa kami diangkat dan ditetapkan oleh KPU Kota Palembnag untuk bertugas sebagai Panitia Pemilikan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan kepala daerah serentak kota Palembang 2018,” tegas Yudin.

Artinya, tanggung jawab PPK hanya sebatas pemilihan kepala daerah Palembang sesuai SK. Meski dalam SK KPU di bagian menimbang dan mengingat, di sebutkan aturan tahapan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.

Ini semua adalah klarifikasi, bahwa kami telah menjalankan tugas sesuai SK dan ketentuan yang kami terima. Bahkan kami juga bertanggungjawab sepenuhnya, sebagai petugas PPK dalam pelaksanaan pilkada Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Gubernur-Wakil Gubernur,” jelas dia.

Klarifikasi ini, tambha Yudin, sengaja dilakukan agar tidak terjadi salah tafsir dalam aturan, tugas, dan wewenang para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah di SK-kan oleh KPU Kota Palembang. Meski dalam SK tersebut, tidak disebutkan tanggungjawab PPK dalam pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yang dilaksanakan serentak.

Kami tetap melaksanakan dan menyelenggarakan pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, meski tidak secara spesifik di sebutkan dalam SK,”pungkas dia.

Yudin menambahkan, pernyataan mereka kepada masyarakat ini sengaja dilakukan agar tidak terjadi salah persepsi, atau salah paham dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka dalam menjalankan tugas sebagai PPK di setiap kecamatan.

Sebelumnya diberitakan, Tim Kuasa Hukum Paslon Gubernur Sumsel Nomor Urut 4 Dodi-Giri telah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu materi gugatan adalah PPK di Kota Palembang sebetulnya tidak berwenang menyelenggarakan Pilgub Sumsel 2018.  [ida]




Komentar Pembaca
Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

Grup Tari Saman Tuna Netra Pecahkan Rekor MURI

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 21:00:00

Koalisi Jokowi Mulai Pecah

Koalisi Jokowi Mulai Pecah

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?

#KataRakyat: Ulama Berpolitik, Emangnya Ngaruh?

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 , 20:00:00

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

Surat Pengunduran Alex dan Ishak

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 , 16:36:00

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

Mahasiswa Sumsel Mulai Bergerak

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 , 17:33:00

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

Bantuan Kemanusiaan Pusri Untuk Lombok NTB

KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 , 11:56:00