Melalui Tim Kuasa Hukum, Dodi-Giri Ngadu ke Bawaslu Sumsel

Politik  RABU, 11 JULI 2018 , 19:15:00 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Melalui Tim Kuasa Hukum, Dodi-Giri Ngadu ke Bawaslu Sumsel

Kuasa Hukum Dodi-Giri di Bawaslu/RMOLSumsel-suhardi

RMOLSumsel. Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Sumsel Nomor Urut 4 Dodi Reza Alex-Giri Ramanda, akhirnya mengadu ke Bawaslu Provinsi Sumsel. Paslon ini menempuh upaya sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Melalui Tim Kuasa Hukum Khusus Sengketa Pemilihan, Paslon Dodi-Giri, Selasa (10/7) malam,  menyerahkan permohonan sengketa tersebut ke Kantor Bawaslu Sumsel, dengan KPU Sumsel sebagai termohon.

Tujuh kuasa hukum yang terdiri dari 7 pengacara menyerahkan permohonan sengketa ke Bawaslu Sumsel tersebut. Mereka diterima Bagian Pengaduan Sekretariat Bawaslu pukul 20.10WIB. 


Menurut salah satu Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi- Giri, Mualimin SH, pihaknya menempuh upaya sengketa pemilihan ke Bawaslu, sebagai jalan untuk memeriksa ketidakjelasan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Palembang dan Muaraenim, yang mencuat saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada 8 Juli 2018.


"Di mana pihak KPU Sumsel tidak memberikan penjelasan, sehingga ketidakjelasan inilah yang kami jadikan objek sengketa. Terkait salinan DPT, faktanya memang tidak diberikan kepada saksi. Bahkan pengawas lapangan juga tidak menerima saat hari pencoblosan, padahal ini wajib menurut hukum," ujarnya kepada media, usai mendatangi Kantor Bawaslu Sumsel, Selasa (10/07) malam. 


Mualimin menerangkan, dengan tidak diterimanya salinan tersebut, jelas sulit bagi saksi untuk memastikan pemilih yang hadir di TPS, benar atau tidak terdaftar. Tugas ini juga dibebankan kepada petugas KPPS, yang tujuannya agar tidak muncul kejadian pemilih mencoblos lebih dari sekali, atau jangan sampai yang tidak berhak lolos masuk ke bilik suara. 


Kalau sudah begini ya semua pihak merugi dan demokrasi tercoreng. Kemudian PPK dan PPS di kota Palembang dan Muaraenim, dalam keputusan penetapannya hanya bertugas untuk pemilihan Walikota/bupati, lantas siapa yg bertanggungjawab untuk pilgub?," terangnya. 


Terhadap dua masalah itu, urainya, maka Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi - Giri, mengajukan sengketa pemilihan dengan menarik KPU Sumsel sebagai termohon yang bertanggung jawab atas Pilgub Sumsel ini. 


"Kita minta Bawaslu Sumsel yang berwenang mengadili untuk menyatakan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub di Palembang dan Muaraenim cacat dan batal demi hukum. Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang di dua daerah ini," tukasnya, seraya menandaskan dengan total pemilih mencapai 1,5 juta di dua daerah ini tentu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara paslon. [ida]

Komentar Pembaca
Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

Pawai Obor Keliling Kota Sekayu

KAMIS, 14 JUNI 2018 , 23:33:00

Tolak Hasil Pilkada

Tolak Hasil Pilkada

KAMIS, 28 JUNI 2018 , 22:45:00

Berikan Pernyataan Perdana

Berikan Pernyataan Perdana

RABU, 27 JUNI 2018 , 23:22:00