Bentrokan di Sumsel Dinilai Karena Ketidaknetralan KPU

Politik  KAMIS, 14 JUNI 2018 , 06:58:00 WIB

Bentrokan di Sumsel Dinilai Karena Ketidaknetralan KPU

DKPP/NET

RMOLSumsel. Meski baru berumur enam tahun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bisa progresif dan kreatif dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.

Begitu kata Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo menilai enam tahun kiprah DKPP.

Menurut Analis Hukum Tata Negara ini DKPP memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas dan bermartabat.

Untuk itu jugalah dirinya mengigatkan DKPP untuk aktif harus lebih progresif dan kreatif dalam menegakkan marwah penyelenggara pemilu. Terutama dalam kasus yang muncul belakangan ini.

Seperti kasus suap ketua Panwas Kabupaten Garut, Jawa Barat Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat yang dicokok oleh Tim Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jawa Barat pada 24 Maret 2018.

Selanjutnya, pemicu bentrokan hingga menelan korban jiwa antar pendukung paslon pilkada di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan (Sumsel) diduga karena ketidaknetralan KPU dan Panwas. Bahkan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara meminta KPU dan Bawaslu Sumsel agar mengambilalih penyelenggaraan pilkada di Empat Lawang.

Kemudian, beberapa kasus proses rekrutmen penyelengara pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang diduga terdapat kolusi, nepotisme dan transaksional jual beli jabatan.

Ia menilai langkah aktif dan progresif DKPP dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Misalnya, pengaduan dapat dilakukan secara online dan offline. Semua netizen juga dapat mengakses proses persidangan dengan melalui teknologi media sosial.

"Selanjutnya, dengan adanya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur sekretariat DKPP terpisah dari Bawaslu. Karena itu, perlu ada struktur sistem kerja yang baru untuk merevitalisasi tugas, fungsi dan wewenang seluruh stakeholders DKPP, termasuk tim pemeriksa daerah," ujarnya, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih jauh Benny menilai selama dua periode ketua DKPP dijabat oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi, hal ini memberikan warna terhadap putusan-putusan DKPP yang lebih berkeadilan dan progresif.

"Saya juga mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika penyelenggara pemilu kepada DKPP supaya terwujud pemilu yang berintegritas dan bermartabat," ujarnya. [sri]









Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat

Politik15 Januari 2019 18:12

Ketidakcocokan Janji Dan Realita, Buat Beban Jokowi
Jelang Debat, Jokowi Tidak Melakukan Persiapan
Dibebaskan, Jokowi Ingin Rawat Abu Bakar Ba'asyir
DEBAT KAKU

DEBAT KAKU

OPINI19 Januari 2019 12:20

Ma'ruf Amin Tak Mau Kalah Di Kampung Halaman