Alasan KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka

Hukum  JUM'AT, 08 JUNI 2018 , 03:30:00 WIB

Alasan KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Tersangka

Febri Diansyah dan Saut Situmorang/Net

RMOLSumsel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Tulungagung (nonaktif) Syahri Mulyo sebagai tersangka pada Kamis (7/6). Syahri menjadi tersangka terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Agung Prayitno, Sutrisno dan Susilo Prabowo.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang tersangka yaitu perkara Tulungagung diduga sebagai penerima SM (Syahri Mulyo), AP (Agung Prayitno) swasta, SUT (Sutrisno) Kepala Dinas PUPR Tulungagung, diduga sebagai pemberi SP (Susilo Prabowo) swasta kotraktor," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/6)

Diduga pemberian oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung melalui Agung Prayitno sebesar Rp 1 miliar terkait fee proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tulungagung.

Pemberian ini diduga merupakan pemberian ketiga, sebelumnya Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar.

Dalam kegiatan di Tulungagung dan Blitar, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang rupiah sebesar Rp 2,5 miliar, bukti transaksi perbankan, dan catatan proyek.

Tersangka Susilo Prabowo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek-proyek di pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo Prabowo sebagai penerima disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 65 KUHP.[rik]

Komentar Pembaca
Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

Jokowi Abaikan Rekomendasi Copot Menteri Rini

KAMIS, 17 JANUARI 2019 , 13:00:00

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

Tjahjo Ngaku Bantu Meikarta

RABU, 16 JANUARI 2019 , 17:00:00

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

#KataRakyat: Debat Pilpres Gak Bakal Menarik!

RABU, 16 JANUARI 2019 , 15:00:00

Ampera Terbakar

Ampera Terbakar

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 , 16:14:00

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

Penampakan Sampah di Depan Komplek Elite

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 16:14:00

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

Pengantongan Pupuk Akhir 2018

SENIN, 24 DESEMBER 2018 , 20:58:00

Budaya14 Januari 2019 09:31

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Polres Pagaralam Temukan Ladang Ganja

Kriminal16 Januari 2019 19:18

Debat Capres Mampu Tingkatkan Partisipasi Pemilih
Pasca Juara,  Pesanan Gerga Pagaralam Meningkat

Politik15 Januari 2019 18:12

Ketidakcocokan Janji Dan Realita, Buat Beban Jokowi
Jelang Debat, Jokowi Tidak Melakukan Persiapan
Dibebaskan, Jokowi Ingin Rawat Abu Bakar Ba'asyir
DEBAT KAKU

DEBAT KAKU

OPINI19 Januari 2019 12:20

Ma'ruf Amin Tak Mau Kalah Di Kampung Halaman